MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) Kota Sukabumi bersikap tegas terhadap anggotanya yang terlibat politik dalam Pemilukada. Sebab, MUI menyatakan bersikap independen dan tidak menentukan dukungan terhadap seorang figure pada Pemilukada Kota Sukabumi yang rencananya digelar 2013 mendatang.
Hal itu ditegaskan Ketua MUI Kota Sukabumi, Prof,DR.KH. Deddy Ismatullah Mahdi disela-sela Diklat Kaderisasi Ulama MUI Kota Sukabumi di Gedung Pusat Kajian Islam (Pukis) Kamis (14/12) .
Deddy menghimbau agar anggota MUI Kota Sukabumi tidak ikut berpolitik apalagi dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Selain itu, tidak mengusung figure secara perorangan. “MUI berada di semua pihak. Tidak ada anggota yang jadi Tim Sukes. Kalau ada akan di pecat,” tegasnya.
Namun, katanya, MUI telah menentukan empat criteria bagi seseorang yang akan mencalonkan sebagai Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi.Empat criteria tersebut yakni memiliki pemahaman yang baik tentang agama, memiliki pemahaman yang baik tentang ekonomi, mampu menata Kota Sukabumi kearah yang lebih baik dan memiliki kepedulian social dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Empat criteria ini mutlak harus dimiliki,” jelasnya.
Diklat yang diselenggarakan MUI tersebut dikuti sebanyak 150 peserta yakni dari MUI tingkat kecamatan dan kelurahan, Camat, Polsek dan Polres Sukabumi Kota. Tujuan Diklat kata Deddy diantaranya agar memahami problematika yang terjadi di tengah masyarakat dan aksi kejahatan. Selain itu, untuk menangkal terjadinya akulturasi budaya Indonesia, khususnya budaya Sunda dari pengaruh barat yang tidak sesuai. Sehingga generasi muda tetap mencintai budaya leluhurnya. “Ini harus dipahami tiga elemen dari peserta diklat,” ujarnya.
Dijelaskan, tingginya angka pengguna Narkoba dan HIV di Kota Sukabumi menjadi tantangan tersendiri bagi MUI Kota Sukabumi.Karena hal itu berkaitan dengan tugas MUI dalam membina ummat. Kota Sukabumi menempati urutan ke tiga di Jawa Barat sebagai pengguna Narkoba dan pengidap HIV/AIDS.Sebagian mereka adalah generasi muda. “Ini indicator kegagalan dalam mengurus generasi muda dan penegakan moral. Kegagalan ini harus diperbaiki,” jelasnya.(NIF)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar