Hindari “Birokrasi Hileud Peuteuy”

Oleh : Dudung Koswara, M.Pd

Radar Sukabumi  dalam headline-nya menuliskan Kota Sukabumi rangking pertama se-Jawa Barat dalam temuan penyimpangan anggaran (23/12/13).  Ini sebuah temuan BPK yang dilansir oleh Forum Indonesia  Untuk Transparansi  Anggaran (FITRA).  Informasi ini  sangat  menampar perasaan rakyat Kota Sukabumi.  Mengapa demikian? Karena selama ini rakyat Kota Sukabumi  sangat percaya dengan kemajuan-kemajuan yang diraih Kota Sukabumi.   

Nama baik Kota Sukabumi  menjadi sorotan bila apa yang dilansir FITRA benar adanya. Penulis sangat menyayangkan   bila bancakan APBD terjadi seperti di daerah lainnya.  APBD yang sejatinya adalah milik rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat sebaiknya penganggarannya terlaksana dengan terang benderang. Sungguh merugikan dan pasti telah mengganjal proses pembangunan di Kota Sukabumi. 

Bukankah pembangunan dan citra “kampung halaman” itu harus kita jaga dan sukseskan  bersama? Berbangga karena prestasi akan sangat berbeda kenyataanya dengan diolok-olok teman dari daerah lain karena banyak penyimpangan sampai  156 kasus. Kota Sukabumi adalah kampung halaman kita yang harus memiliki nama baik. Keringat dan segenap kemampuan  bila perlu kita sumbangkan untuk membangunnya.

Sebelumnya beberapa prestasi tak terhitung didapat oleh pemerintah Kota Sukabumi, bahkan banyak yang belajar dan tertarik dengan tata kelola pemerintahan Kota Sukabumi. Sukabumi dari luar seksi dan memesona. Kenyataannya jangan seperti  fenomena “hileud peuteuy” atau bagai “gadis sari gunung” dari kejauhan  cantik tetapi setelah didekati berbanding terbalik.   Indah kelihatannya tetapi buruk didalamnya. Ini sebuah tanggung jawab kita semua warga Kota Sukabumi untuk memulihkan citra kampung halaman, terutama yang memiliki  autoritas formal di pemerintahan. 

Eksekutif, legislatif  dan  yudikatif harus seirama dalam  mengikuti irama tuntutan pembangunan yang endingnya adalah untuk rakyat.  Penari yang baik kata Zaenudin MZ adalah penari yang mampu mengikuti irama  gendang.  Penonton (rakyat) akan tertarik bila tarian birokrasi sesuai tuntutan rakyatnya.  Apalagi bila sang penari yang elok  menghampiri  penonton (rakyatnya) dan mengajaknya menari bersama. Sinergintas birokrat dan rakyat  dalam sebuah  “tarian” adalah simbol suksesnya sebuah gelaran.

Menanggapi “irama” menyimpang di atas, Wakil Walikota Sukabumi, Ahmad Fahmi menyatakan  penyimpangan 156 kasus  adalah temuan (BPK) pada masa pemerintahan sebelumnya. Sungguh menyedihkan bila penyimpangan anggaran sampai angka 1,3 trilyun.  Kekeliruan, perkeliruan dan penyimpangan yang terlalu besar adalah manifestasi dari lemahnya keberfungsian birokrasi. Lemahnya keberpihakan pada kesejahteraan masyarakat. 

 Birokrasi yang profesional, proporsional dan moralis akan menjauhkan niat buruk untuk menyimpangkan anggaran (APBD). APBD hakekatnya adalah milik rakyat maka orientasinya adalah pelayanan pada kehidupan rakyat. Ganjar Kurnia, sosiolog dari Universitas Padjadjaran Bandung menyatakan, kecenderungan pemerintah daerah lebih meningkatkan kesejahteraan  birokrat dibanding  membangun fasilitas sosial ekonomi masyarakat umum. 

Padahal bila pembangunan fasilitas publik dikelola secara serius, berpihak pada “kesedihan” rakyat  dan disiplin anggaran maka akan melahirkan geliat sosial ekonomi yang baik. Di negara-negara maju  fasilitas publik itu diutamakan karena akan menjadi faktor strategis dalam  melayani geliat konstruktif  publik. 

Disayangkan bila benar bahwa Kota Sukabumi “terbaik”  se-Jawa Barat dalam penyimpangan anggaran baik disengaja ataupun tidak disengaja.  Semoga kekeliruan masa lalu itu dapat diperbaiki dengan sungguh-sungguh  pada hari ini. Mario Teguh menyatakan, untuk memperbaiki masa lalu dapat dilakukan pada hari ini karena hari ini akan menjadi masa lalu.

Mengutip pendapat Walikota Bandung M. Ridwan Kamil, Ia menyatakan untuk membangun sebuah kota yang baik setidaknya perlu dua hal, pertama keberfungsian  dan yang kedua adalah identitas.  Keberfungsian dapat kita maknai berperannya semua warga kota dalam mengkontribusikan diri sesuai dengan kemampuan dan pekerjaannya. Para birokrat harus menjadi pekerja  yang “berfungsi” melayani kepentingan publik. Rakyat harus berfungsi sebagai penyokong lahirnya budaya partisipatif, kreatif, mandiri, toleran, bertanggung-jawab dan cinta damai.

Identitas maksudnya adalah sebuah ciri positif yang dapat menjadi landasan bersama dalam membangun kota.  Kota yang berkarakter dan has dalam penampilan, tindakan dan  cara penyelesaian maslah.  Bukan premanisme yang mesti berkembang dan menjadi identitas melainkan kreatifitas dan keluhuran akal budi dalam membangun kesejahteraan bersama. Yang harus lahir di Kota Sukabumi bukan agresifitas dan rivalitas  ormasnya melainkan  kreatifitas, geliat ekonomi dan cinta damainya.

Kota Sukabumi memiliki peluang untuk menjadi kota yang baik dan percontohan kota lain asal mau belajar dan terus membenahi diri. Semoga  tradisi  “bancakan” yang berkonotasi negatif tidak  identik  dengan  birokrat Kota Sukabumi. Semoga  birokrasi kita dapat belajar pada “Drama Ratu Atut”. Banten yang terkenal dengan “jawaranya” kini lebih terkenal dengan Ratu Atutnya yang  dianggap tak peduli rakyatnya, Ia pernah belanja pribadi 1.2 milyar fantastis. Ia hanya peduli pada APBD (Anggaran Pribadi Belanja Dimana-mana).

Filosofi berakit-rakit kehulu berenang ketepian nampaknya masih relevan dalam kehidupan kita.  Berjuanglah dalam arti penuh pengabdian dan pengorbanan untuk mendapatkan kesuksesan/kesenangan dikemudian hari. Jangan sebaliknya, bersenang-senang dahulu,  kemudian  istirahat di istana prodeo. Bukankah Angelina Sondakh, Rudi Ribiandini, Joko Susilo, Ratu Atut dan Akil Mochtar adalah salah satu bukti bersenang-senang dahulu lalu menderita kemudian? 

Mari para penentu Kota Sukabumi untuk membangun Kota Sukabumi lebih baik. Cukuplah nama baik untuk para pemimpin karena nama itu akan menghantarkannya ke surga. Cukuplah hidup baik dan sejahtera  untuk rakyat Kota Sukabumi karena realitas ini  akan mendoakan para pemimpin  sejahtera lahir dan bathin. Sukses Kota Sukabumi adalah buah dari kerjasama para birokrat dan rakyat. Manunggal, bukan menanggal atau meninggalnya kerjasama.