Lima Walikota dan Bupati mengunjungi pemerintah Kota Sukabumi dalam rangkaian kegiatan observasi orientasi kepemimpinan dan penyelenggaraan pemerintah daerah angkatan ke 2 tahun 2012 yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri RI, Senin (9/4). Rombongan tersebut diterima langsung Walikota Sukabumi H. Mokh. Muslikh Abdussyukur beserta seluruh kepala dinas/instansi.
Ke lima walikota dan bupati tersebut diantaranya, Walikota Sungai Penuh Propinsi Jambi Prof.DR.H. Asafri Jaya Bakri.MA, Walikota Salatiga Propinsi Jawa Tengah Yulianto, Walikota Yogyakarta Propinsi DIY Drs.H. Haryadi Suyuti, Wakil Bupati Banyuwangi Propinsi Jawa Timur Yusuf Widyatmoko dan Bupati Landak Propinsi Kalimantan Barat DR.Drs. Adrianus Asia Sidot.
Ketua Rombongan Bupati Landak, Adrianus Asia Sidot mengatakan, selama 3 hari rencananya seluruh peserta orientasi ini akan melakukan observasi terhadap berbagai penyelanggaran pemerintahan daerah di Kota Sukabumi. Diantaranya, seperti kegiatan pelayanan, ekonomi dan kemasyarakatan.
“Tujuan kami berkunjung untuk mengamati sejauhmana jalannya pemerintahan di daerah yang telah dipimpin oleh kepala daerah lebih dari 1 tahun. Kebetulan Walikota Sukabumi sudah menjabat selama 2 periode,” katanya.
Menurutnya, dari hasil kunjungan ini nantinya akan dicoba untuk menggalang solidaritas serta jaringan kerjasama antar daerah (Networking). Dimana hasil dari mengikuti pembekalan, tatap muka dan diskusi dengan praktisi dan narasumber kepemimpinan daerah selama 2 minggu di Depdagri akan di praktekkan di daerah yang menjadi tujuan observasi.
“Memang tidak semua kondisi di daerah yang di tuju sama dengan daerah asal peserta dan hal ini yang menjadi daya tarik untuk mengamati sejauhmana kondisi kehidupan di daerah yang menjadi objek observasi,” ungkapnya.
Sementara itu Walikota Sukabumi H. Mokh. Muslikh Abdussyukur mengaku sangat berterimakasi dengan kedatangan walikota dan bupati yang mengunjungi Kota Sukabumi sebagai peserta observasi orientasi kepemimpinan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Dengan kunjungan ini setidaknya bisa dijadikan ajang saling berbagai anatar daerah mengenai pemerintahan daerah,” katanya.
Diungkapkannya, dengan adanya sentralisasi pemerintahan di pusat secara tidak langsung tidak memberikan daya ungkit terhadap pembangunan di daerah khususnya dari sisi keadilan. Untuk itu dengan adanya undang Undang 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah secara tidak langsung memberikan peluang bagi masing-maisng daerah untuk membangun daerahnya masing-masing.
“Semoga para peserta yang terdiri dari Walikota dan Bupati bisa mengambil berbagai ilmu yang bisa diterapkan di daerahnya masing-masing,” harapnya. (Herry)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar