Kamis, 09 Februari 2012


                                                              Sukabumi,
Wakil Walikota Sukabumi H. Mulyono berharap agar pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) di Kota Sukabumi, dapat berdampak positif terhadap pengentasan kemiskinan di wilayah Program Kota Sukabumi. Bukan ITU Saja, Mulyono juga menghimbau pelaksanaan PNPM-MP di Kota Sukabumi Bukan hanya difokuskan PADA Hal Pembangunan Sarana Umum, melainkan pula harus BISA menumbuhkan gairah perekonomian di wilayah Yang berdampak terhadap semakin meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

"PNPM-MP sebagai Program Pemberdayaan Masyarakat di wilayah, salat Satu tugasnya untuk mengentaskan kemiskinan di Daerah," katanya usai membuka pelaksanaan lingkungan kegiatan Penguatan KSM se Kecamatan Gunungpuyuh di Aula Kantor Kelurahan Karang Tengah, Kemarin. Hadir Camat Gunungpuyuh Wawan Gunawan Permana, Lurah Karang Tengah Sholeh, Koordinator PNPM-MP Kota Sukabumi, pihak Perbankan, pengusaha Serta seluruh Pengurus Dan anggota KSM se Kecamatan Gunungpuyuh.

 Dijelaskan, berdasarkan Data Yang ADA saat Suami jumlah Warga Miskin di Kota Sukabumi sekitar 11,800 KK Mencari Google Artikel jumlah 46.000 Jiwa bahasa Dari jumlah Masyarakat Kota Sukabumi saat inisial 356,085 Jiwa. Untuk ITU pemerintah Pusat Terus menggalakkan berbagai program yang bertujuan untuk Pemberdayaan Yang meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Dimana salat Satu bentuk perhatian pemerintah terhadap Masyarakat Miskin, diantaranya bantuan sisial berupa beras Miskin (raskin), bantuan Pendidikan Canada produksi program BOS.

"Untuk ITU hadirnya PNPM-MP harus BISA berdampak terhadap Daya ungkit kesejahteraan Masyarakat, salat Satu CARANYA berdayakan Masyarakat Canada produksi program PNPM Dan beri mereka Informasi Serta Jalin KOMUNIKASI Yang intensif," ujarnya.

Mulyono juga menghimbau kepada pelaksana PNPM-MP di Kota Sukabumi agar menjalin kemitraan Mencari Google Artikel pihak Perbankan dalam Hal kemudahan pemberian Kredit Usaha rakyat (KUR) sebagai modal USAHA * Bagi Masyarakat Yang ingin berwirausaha. "Untuk saya berharap ITU ADA perlu perubahan Pola pikir bahasa Dari Masyarakat sendiri untuk MENINGKAT kesejahteraannya Dan kalau BISA MULAI saat Suami harus BISA menanamkan Jiwa berwira sales," ungkapnya.  (Herry)

Sukabumi,
Yudi Yustiawan, S.T., M.T.
Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) yaitu  pendapatan yang diperoleh daerah, dipunggut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan dan  perundang-undangan yang berlaku , meliputi Pajak daerah, Retribusi Daerah, termasuk hasil dan pelayanan badan umum (BLU) daerah ,Hasil pengelolaan kekayaan pisahkan, antara lain bagian laba dari BUMD, hasil kerja sama dengan pihak ketiga dan Lain-lain,  PAD yang sah. Pendapatan Asli Daerah adalah hasil berupa uang maupun barang yang dijadikan sebagai kekayaan daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan  .

Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 (pasal 3) Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah dari hasil pajak, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan.

Realisasi PAD Kota Sukabumi, pada tahun 2011 melampaui target, yakni mencapai Rp. 102.813.919.000, hal tersebut  seiring dengan penegasan  Kepala Bidang Penagihan dan Penyuluhan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Sukabumi, Yudi Yustiawan, S.T., M.T. berkat kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas semua pihak, khususnya para petugas kolektor pajak. 

 Tingginya kesadaran warga masyarakat wajib pajak di Kota Sukabumi,  sebagai salah satu   bentuk partisipatif terhadap  tingkat kelancaran pengelolaan,  dilakukan pembayaran tepat waktu, baik melalui petugas kolektor pajak, maupun melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Sukabumi. 

Namun untuk mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan tersebut, pihaknya terkendala oleh kwantitas petugas kolektor pajak. Karena DPKAD Kota Sukabumi, saat ini hanya memiliki 13 orang petugas . Ditandaskannya, dengan kurangnya petugas tersebut, pihaknya beserta jajarannya harus bekerja ekstra keras hingga malam hari. Karena pada siang hari, warga masyarakat wajib pajak di Kota Sukabumi, banyak yang tidak ada di tempat tinggalnya, karena melakukan berbagai aktifitas, dan baru ada di tempat tinggalnya pada malan hari. 

" Jumlah warga masyarakat wajib pajak di Kota Sukabumi, saat ini mencapai 80.000 orang. Dengan jumlah tersebut, DPKAD Kota Sukabumi idealnya ditangani oleh  20 orang petugas . 

Namun demikian, kendati petugas kolektor pajak di Kota Sukabumi ini masih kurang, tapi pihaknya merasa bersyukur, karena target PAD Kota Sukabumi tahun 2011, khususnya dari sektor pajak daerah bisa tercapai, bahkan melebihi target yang ditetapkan. Diungkapkannya, realisasi PAD Kota Sukabumi tahun 2011, khususnya dari sektor pajak daerah, mencapai  Rp. 13.432.086.000  terealisasi Rp. 15.260.094.713 atau sekitar Naik 113,61%.dens/herry


 Sukabumi-
Terbangunnya sistem  perencanaan pembangunan di Kota Sukabumi,  Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat mengunjungi DPRD Kota Sukabumi, kemarin. Rombongan Anggota DPRD Kabupaten Agam  dipimpin Ketua Komisi III Arman J. Piliang diterima langsung Sekretaris Komisi III DPRD Kota Sukabumi Elin Paulina Tarigan di ruang rapat paripurna DPRD Kota Sukabumi.

Ketua Komisi III Bidang Pembangunan DPRD Kabupaten Agam, Arman J Piliang mengatakan, kedatangan pihaknya ke Kota Sukabumi untuk mengetahui sejauhmana penerapan konsep tata ruang, lingkungan hidup, perhubungan dan kebersihan. Saat ini di Kabupaten Agam sedang menyusun perda inisiatif tentang ketertiban umum dan kami akan mengadopsi perda serupa yang ada di Kota Sukabumi.


"banyak persamaan-persamaan yang harus kami pelajari dan adopsi dari Kota Sukabumi,"        
  katanya.

Dijelaskannya, berkaitan dengan pengelolaan persampahan di Kabupaten Agam masih terkendala dalam tempat penampungan akhir, karena sampai saat ini masih mengalami kesulitan dalam menetukan lokasi. Karena dengan wilayah Kabupaten Agam yang luas dan volume sampah per hari baik sampah pasar maupun masyarakat mencapai 120 ton perhari dan saat ini hanya ditampung di beberapa lokasi yang dijadikan tempat pembuangan sampah sementara.

"Sampai saat ini untuk TPAS sementara, Pemkab Agam menyewa tanah kosong milik warga maupun pemda," ujarnya.

Lebih lanjut dirinya mengungkapkan, dalam waktu dekat ini pihaknya beserta pemkab Agam sedang melakukan koordinasi dengan Pemkot Payakumbuh terkait permasalahan pembuangan sampah. (dens/Herry)    

Rabu, 08 Februari 2012


Sukabumi,



Visi adalah cita – cita atau impian sebuah organisasi atau perusahaan yang hendak  dicapai di masa depan untuk menjamin kelestarian dan kesuksesan jangka panjang, dalam visi suatu organisasi terdapat juga nilai-nilai, aspirasi serta kebutuhan organisasi,  Namun visi tanpa misi  hanya sebatas sebuah   hayalan, sedangkan  visi dan  misi itu adalah kenyataan.


Beranjak dari hal tersebut   SMK Negeri 4 Kota Sukabumi memiliki Visi  Terwujudnya sebagai Sekolah Standar Nasional pada tahun 2013 melalui penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan profesional Berlandaskan iman dan taqwa, sedangkan Misinya Menciptakan suasana belajar dan bekerja yang harmonis, religius dan profesional. Menciptakan tenaga kerja tingkat menengah yang profesional dan berwawasan global untuk memenuhi tuntutan dunia industri atau berwirausaha serta Menciptakan lulusan yang mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Memasuki usianya yang ke 4, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Kota Sukabumi terus berupaya untuk meningkatkan kualitas peserta didiknya sehingga bisa diterima oleh dunia usaha. Bukan itu saja SMK N 4 Kota Sukabumi juga mengajak SMK negeri dan swasta di Sukabumi, Bogor serta Cianjur untuk bisa mengirimkan peserta didiknya guna mengikuti tes tenaga kerja yang akan dilakukan oleh pihak industri pada TGL 29 Maret 2012 mendatang di SMK N 4 Kota Sukabumi.

Kepala SMK N 4 Kota Sukabumi H. Didi Sumaryadi mengatakan, selama 4 tahun ini pihaknya terus menjalin kerjasama dengan beberapa perusahan di Indonesia, tujuannya tidak lain agar para siswa di SMKN 4 Kota Sukabumi bisa langsung diterima oleh perusahaan yang telah menjalin MoU.

“Siswa lulusan angkatan pertama SMKN 4 Kota Sukabumi tahun ajaran 2010-2011, sekitar 85 persen sudah direkrut oleh dunia usaha, sedangkan sisanya ada yang memilih kuliah serta membuka usaha sendiri,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin.

Sampai saat ini perusahaan yang telah menjalin kerjasama dengan SMKN 4 Kota Sukabumi, diantaranya PT. Bukaka, PT. Swatama, PT Astra Motor Indonesia, PT. Pindad serta PT JIEN (Jepang) dalam hal penempatan siswa untuk bekerja di berbagai industri kecil dan menengah di Jepang selama 2 tahun.

“Dlam waktu dekat ini 8 siswa kita akan segera berangkat ke Jepang dan berbagai masalah administrasi sudah diselesaikan,” ujarnya.

Lebih lanjut dirinya mengungkapkan, berkaitan dengan tes tenaga kerja yang akan dilakukan pada 29 Maret mendatang, sebanyak 2.000 siswa dari seluruh SMK negeri dan swasta di wilayah Sukabumi, Cianjur dan Bogor.

“Tujuan kami mengajak SMK swasta khususnya di Sukabumi tidak lain untuk membangun rasa kepercayaan masyarakat dan menjadi nilai jual sendiri bagi SMK swasta ketika siswanya diterima di perusahaan besar. Sehingga bisa menjadi antisipasi maraknya permasalahan tawuran saat ini, karena dengan tes kerja tersebut, pihak sekolah swasta bisa meningkatkan kualitas peserta didiknya untuk disesuikan dengan persyaratan pihak perusahaan,” ungkapnya. (dens/Herry)


Selasa, 07 Februari 2012


 Sukabumi,


Tahun 2012 Merupakan Tahun Kinerja Dan Prestasi, Demikian diungkapkan Walikota Sukabumi
 H. Mokh. Muslikh Abdussyukur., SH., M.Si dalam Kegiatan gelar Evaluasi Kinerja RPJPMD
 2008-2013, yang diselenggarakan oleh Bappeda Kota Sukabumi, di Hotel Selabintana Sukabumi
 (06/02/2012)

Walikota Sukabumi juga mengungkapkan bahwa kegiatan ini sebagai tolak ukur penilaian

 kinerja dan prestasi Pemerintah Kota Sukabumi, sesuai dengan Arahan Bapak Presiden RI,
 bahwa tahun 2012 merupakan tahun kinerja dan prestasi.

Evaluasi kali ini juga merupakan evaluasi yang menyeluruh terhadap Visi serta Misi Kota Sukabumi

, sehingga dapat dilihat sampai dimana tingkat pencapaian sampai dengan tahun 2012, ungkap 
Walikota Sukabumi.

Walikota Sukabumi juga mengungkapkan bahwa, Khusus mengenai masalah kemiskinan,

 harus ada data dan informasi yang jelas, sampai dimana tingkat capaiannya, 
sehingga kita dapat terus berkonsentrasi untuk terus menurunkan angka kemiskinan masyarakat
 Kota Sukabumi.

Evaluasi kali ini selain mendapat arahan dari Walikota Sukabumi H. Mokh Muslikh Abdussyukur.,

 Sh., M.Si, Wakil Walikota Sukabumi DR. H. Mulyono., MM juga evaluasi dilaksanakan oleh 
Sekretaris Daerah Kota Sukabumi H. Moh. Muraz, SH., MM, Kepala Bappeda Kota Sukabumi
 DR. Hanafie Z., Kepala Dinas DPKAD Drs. H. Kostaman., MM. Dan dihadiri oleh seluruh Kepala
 OPD di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi, BPS Kota Sukabumi serta BUMD 
di lingkungan Kota Sukabumi.Yuli Noviawan
Sukabumi,


Sosialisasi tentang sistem asuransi kesehatan bagi warga masyarakat miskin di Kota Sukabumi, seperti Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan Asuransi Kesehatan (Askes), harus dilakukan secara menyeluruh, menjangkau berbagai elemen warga masyarakat. Adapun maksud dan tujuannya, seperti dijelaskan Walikota Sukabumi, H. Mokhamad Muslikh Abdussyukur, S.H., M.Si., supaya tidak salah penafsiran, yang selama ini cenderung menyalahkan pemerintah daerah saja. 


Diungkapkannya, pelayanan kesehatan bagi warga masyarakat miskin, di Kota Sukabumi dapat dilayani melalui Jamkesmas, Jamkesda dan Askes, dengan standar pelayanan yang memadai. Diantaranya melalui Pelayanan Rawat Inap, di Ruangan Kelas 3 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, S.H. Kota 

Sukabumi. Namun apabila Ruangan Kelas 3 RSUD R. Syamsudin, S.H. penuh, para pasien dari warga masyarakat miskin tersebut, untuk sementara ditampung di Ruangan Kelas 2, hingga tersedianya tempat di Ruangan Kelas 3 Rumah Sakit tersebut. 


Walikota Sukabumi mengharapkan, aspek kesehatan warga masyarakat Kota Sukabumi, pada tahun 2012 ini dapat ditingkatkan kembali, yang ditandai dengan meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH), serta penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). 

Ditandaskannya, untuk mewujudkan hal tersebut, menurut Walikota Sukabumi, ditempuh melalui berbagai cara dan upaya, termasuk melalui berbagai kebijakan dan kegiatan, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maupun oleh Pemerintah Kota Sukabumi dan seluruh pemangku kepentingan pembangunan lainnya. 

Hal tersebut sesuai dengan kebijakan dan program Pemerintah Kota Sukabumi, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi, yakni tercapainya rencana pembangunan infrastruktur pelayanan masyarakat yang terintegrasi. 

Selain itu, juga sesuai dengan Visi Pembangunan Kota Sukabumi, yakni Terwujudnya Kota Sukabumi, Sebagai Pusat Pelayanan Berkualitas Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Perdagangan di Jawa Barat, Berlandaskan Iman dan Taqwa; serta Visi Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi, yakni Dengan iman dan taqwa, mewujudkan pemerintahan yang amanah berparadigma surgawi, menuju Kota Sukabumi yang cerdas, sehat dan sejahtera, baik lahir maupun batin, dilandasi nilai-nilai fhilosofis, Shidiq, Tabligh, Amanah, Fathonah. Endang S.

Foto dik2 humas
 Sukabumi,

Seluruh sekolah di Kota Sukabumi, harus memerhatikan daya tampung siswa secara konsekuen. Maksud dan tujuannya, menurut Walikota Sukabumi, H. Mokhamad Muslikh Abdussyukur, S.H., M.Si., supaya seluruh sekolah di Kota Sukabumi, tidak ada yang kelebihan siswa, yakni dalam setiap kelasnya maksimal 32 orang, serta harus disesuaikan dengan jumlah ruangan kelas yang dimiliki oleh masing-masing sekolah. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 41 Tahun 2007, dan Surat Keputusan (SK) Walikota Sukabumi. 

Ditandaskannya, apabila ada sekolah yang menampung siswa dalam setiap kelasnya lebih dari 32 orang, akan berdampak pada kurang efektifnya proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), serta pada peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran di sekolah tersebut. Disamping itu, juga dapat menimbulkan persepsi buruk dari berbagai pihak terkait, yang menganggap Pemerintah Kota Sukabumi tidak memberikan prasarana yang layak kepada para siswa. 

Ditandaskan pula, Pemerintah Kota Sukabumi, dalam setiap tahunnya senantiasa memerhatikan dan mempedulikan dunia pendidikan. Karena hal tersebut sudah menjadi komitmen semua pihak terkait, serta telah diagendakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sukabumi. 


Selain itu, juga sesuai dengan Visi Pembangunan Kota Sukabumi, yakni Terwujudnya Kota Sukabumi, Sebagai Pusat Pelayanan Berkualitas Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Perdagangan di Jawa Barat, Berlandaskan Iman dan Taqwa; serta Visi Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi, yakni Dengan Iman dan Taqwa, Mewujudkan Pemerintahan yang Amanah Berparadigma Surgawi, Menuju Kota Sukabumi yang Cerdas, Sehat dan Sejahtera, baik lahir maupun batin, dilandasi nilai-nilai fhilosofis, Sidiq, Tabligh, Amanah, Fathonah. 

Diungkapkan pula, Pemerintah Kota Sukabumi telah melaksanakan amanat Undang-Undang, yang mengharuskan alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen. Sebagai ilustrasi, apabila diperhitungkan dengan berbagai program pendidikan, yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya di luar Dinas Pendidikan, alokasi anggaran pendidikan di Kota Sukabumi, sejak Tahun Anggaran 2008 telah mencapai lebih-kurang 35 persen, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sukabumi.Endang S