KE-UNINKAN DI INFOKOM

Oleh : Drs. H. A. Hamdan, M.M

Presiden Republik Indonesia telah menginstruksikan kepada seluruh aparat pemerintah yang ada

di pusat maupun di daerah untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (

LAKIP), oleh karena itu Kantor Infokom, PDE dan Arsip Daerah sebagai salah satu lembaga

teknis daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang

informasi, komunikasi, pengolahan data elektronik dan arsip daerah dengan fungsinya sebagai

berikut:

a. Perumus kebijakan teknis dibidang informasi, komunikasi, pengolahan data elektronik

dan arsip daerah;

b. Pelayanan di bidang informasi, komunikasi, pengolahan data elektronik dan arsip daerah

atas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah;

c. Pemberian perijinan, rekomendasi, pelayanan umum serta pengawasannya sesuai dengan

ruang lingkup tugasnya;

d. Peliputan dan pemberitaan hal-hal yang berkaitan dengan pemerintah daerah;

e. Penyelenggaraan fasilitasi dan promosi pemerintah daerah dengan masyarakat.

Dengan demikian aktivitas Infokom, PDE dan Arsip Daerah memfasilitasi manajemen

pemerintahan daerah yang transparan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam

berbagai aspek pembangunan Kota Sukabumi sehingga akuntabilitas publik senantiasa terjaga

dan terpelihara .

Strategi Infokom yang disepakati untuk menunjang pencapaian visi kota dan visi walikota

dengan visi wakil walikota periode 2003-2008, yaitu:

a. Pemberdayaan informasi dan komunikasi melalui jaringan koneksitas website kota

sukabumi yang ada di www.sukabumi.go.id dengan www.kotasukabumi.com

b. Pemberdayaan informasi, komunikasi media cetak dan elektronik;

c. Peliputan dan pendokumentasian kehumasan melalui foto, video, kaset maupun CD;

d. Pelayanan informasi dan komunikasi publik melalui penerbitan majalah berita kota,

kalender pembanguan, leaflet, boklet, brosur maupun penyiaran radio (RSPD) dan

koneksitas website;

e. Pembinaan, pembekalan dan penataan sistem kearsipan daerah melalui kegiatan diklat

maupun apresiasi kearsipan.

Masalah yang sering dirasakan didalam pelaksanaan tugas Infokom, PDE dan Arsip daerah:

a. Terbatasnya kuantitas maupun kualitas SDM yang memenuhi standard Public relation;

b. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang informasi yang cepat, tepat, akurat dan

terpercaya;

c. Terbatasnya dana penunjang yang mampu mengakomodir tuntutan kinerja yang optimal;

d. Perkembangan industri pers yang mendompleng pemasaran melalui cara penekanan

lewat siwor dalam pemberitaan yang tidak seimbang, di lain pihak memaksakan diri agar

pemda berlangganan koran, majalah atau media cetak lainnya atas kepentingan

peningkatan oplah.

e. Pembebanan dari media cetak terhadap Infokom seolah-olah menjadi roper koran

sukarela;

f. Mobilitas yang tinggi dari setiap wartawan untuk berpindah-pindah dari media yang satu

ke media yang lainnya.

Dalam rangka mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok Infokom yang tercantum

dalam Perda nomor 8 tahun 2003 dan secara rinci dituangkan dalam SK Walikota Sukabumi

nomor 44 tahun 2004 tanggal 9 Februari 2004, maka disusunlah LAKIP dengan susunannya

mengacu pada SK Kepala LAN nomor 239/IX/618/2003 .  bersambung…….