Kota Sukabumi Sebagai Pengembangan ULP Percontohan

Sukabumi,

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) secara sustainable  melakukan reformasi di bidang Pengadaan Barang/Jasa. Salah satu langkah refomasi yang sedang dan tengah dilakukan LKPP  membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang independen, bebas intervensi, profesional dan berintegritas.

“Setiap Kementerian, lembaga atau pemerintah daerah wajib menggunakan UPT Percontohan dalam pengadaan barang/jasa,” ungkap Kepala LKPP   Agus Raharja di sela-sela penandatanganan nota kesepahaman  dengan ULP Percontohan di Jakarta, Kamis (14/11). .

“Pembentukan ULP Percontohan ini merupakan amanat dari Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 , ULP wajib dibentuk oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan insttusi (K/L/D/I) paling lambat tahun anggaran 2014. Sejauh ini, ULP Percontohan Nasional ini sudah tersebar di 5 K/L, 6 provinsi dan 19 kabupaten/kota. Kelima K/L tersebut adalah Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, BMKG,  dan ITB”

.Menurut Kepala Bagian Administrasi pembangunan dan Kerjasama Setda Kota Sukabumi, Ir. Rahmat Sukardar Di provinsi Jawa Barat hanya  Kota Sukabumi dan Kota Cimahi yang dijadikan sebagai percontohan, upaya mewujudkan proses pengadaan barang/jasa yang kredibel dan memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat.

Melalui penandatangan Nota kesepahaman  Walikota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, SH, MM  dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Kementerian PPN/Bappenas dalam rangka pengembangan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Percontohan.

“Acara penandatangan dipimpin oleh Wakil Menteri PPN/Bappenas (Lukita Dinarsyah Tuwo), Wakil Menteri Luar Negeri (Wardhana), dan Kepala LKPP (Agus Raharja). Sementara delegasi dari Kota Sukabumi terdiri  Walikota Sukabumi H. Mohammad Muraz, SH MM, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan & Kerjasama Rahmat Sukandar, Kepala Bagian Organisasi & Tata Laksana, Achrijadin, dan Kepala ULP Reni Rosyida Mutmainah”.

Lebih lanjut dikemukakan Ir. Rahmat Sukandar, Pengembangan ULP percontohan secara nasional dilaksanakan atas kerjasama LKPP dengan Millennium Challenge Corporation - USAID. Melalui Nota Kesepahaman ini pengembangan ULP di Kota Sukabumi akan mendapatkan pendampingan khusus dari LKPP, Bappenas, dan MCC-USAID, baik dari segi kelembagaan, peningkatan kapasitas personil, maupun pengembangan Sistem Operasional dan Prosedur.

Terdapat 30 ULP yang dijadikan percontohan melalui Nota Kesepahaman ini, terdiri dari ULP pada Kementerian/Lembaga Nasional dan ULP pada kabupaten/kota. Di propinsi Jawa Barat hanya kita Kota Sukabumi dan Kota Cimahi yang dijadikan percontohan./Akriyadi/dens