Walikota Sukabumi HM Muslikh Abdussyukur menerima penghargaan Kota Laik Anak (KLA) dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Meneg PP-PA, Linda Amalia Sari Gumelar di Jakarta, Sabtu (23/7).foto:IST

APRESIASI: Walikota Sukabumi HM Muslikh Abdussyukur saat menerima penghargaan Kota Laik Anak (KLA) dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Meneg PP-PA, Linda Amalia Sari Gumelar di Jakarta, Sabtu (23/7).foto:IST

SATU-SATUNYA DAERAH DI JABAR

JAKARTA - Kota Sukabumi kembali meraih penghargaan tingkat nasional. Setelah sebelumnya merebut penghargaan Piala Wahana Tata Nugraha (WTN) tahun 2010 yang diberikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Rabu (207) lalu. Kali ini Presiden SBY kembali memberikan penghargaan Kota Laik Anak (KLA) melalui Menteri Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Meneg PP-PA), Linda Amalia Sari Gu,elar di Jakarta, Sabtu malam (23/7) lalu.
Pemberian penghargaan ini sebegai bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah terhadap masa depan anak. Setidaknya, hal itu terlihat dari upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota Laik anak (KLA) dan melakukan upaya konkret terhadap pemenuhan hak sipil anak.
Untuk memberikan apresiasi kepada mereka, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Meneg PP-PA) Linda Amalia Sari Gumelar memberikan penghargaan kepada sejumlah bupati dan walikota yang telah mengupayakan pengembangan kabupaten/kota Laik anak dan memenuhi hak identitas anak.
’’Tahun 2012 ini penilaian dilakukan tim independen, terdiri atas para pakar anak, akademisi pemerhati anak, dan praktisi anak. Jadi penilaian ini lebih objektif dan transparan,’’ kata Meneg PP-PA dalam sambutan Penganugerahan Kabupaten/Kota Laik Anak dan Akta Kelahiran Bebas di Jakarta (23/7).
Walikota Sukabumi Muslikh Abdussyukur usai menerima Piala KLA mengaku terharu bercampur bangga dan senang dengan penghargaan ini. Soalnya, Kota Sukabumi tidak ada persiapan khusus untuk mengikuti perlombaan ini. Selama ini Pemkot Sukabumi hanya melaksanakan program untuk memperhatikan perawatan dan keselamatan bayi.
“Ternyata apa yang kita (Pemkot Sukabumi) lalukan selama ini mendapat apresiasi dari pemerintah pusat,” kata Muslikh Abdussyukur.
Kebanggan lebih dirasakan Muslikh karena Kota Sukabumi merupakan satu-satunya kota/kabupaten di Jawa Barat yang meraih penghargaan ini bersama 13 kota/kabupaten se-Indonesia. Muslikh berharap penghargaan ini menjadi motivasi bagi instansi terkait termasuk warga Kota Sukabumi sendiri.
“Perhatian terhadap bayi atau anak kita ini wajib diberikan sejak dalam kandungan sampai liang lahat,” imbuhnya.
Ada pun kabupaten/kota terbaik penerima penghargaan KLA 2011 kategori Nindya diraih Kabupaten Badung, Kabupaten Rembang, dan Kota Surabaya. Kategori Madya dipegang Kota Sukabumi, Kota Denpasar, Kota Surakarta dan Kabupaten Tulung Agung. Sedangkan kategori pratama Kabupaten Brebes, Kota Pontianak, dan Kabupaten Deli Serdang. Meneg PP-PA juga memberikan penghargaan khusus berupa inovasi pengembangan KLA. Tahun ini diberikan kepada tiga kabupaten/ kota. Pertama, Kabupaten Grobogan untuk kebijakan daerah mengenai Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus. Kedua, Kabupaten Sleman untuk Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Seni Budaya.
Ketiga, Kabupaten Kebumen untuk Peran Serta Masyarakat Sipil dalam Perlindungan Anak.  ’’Semoga penghargaan ini dapat lebih memacu kinerja di wilayah masing-masing untuk lebih meningkatkan upayanya dalam memenuhi hak-hak anak, sehingga target 100 kabupaten/kota menuju KLA pada 2014 dapat bersama-sama kita wujudkan,’’ harap mantan anggota Komisi VIII DPR RI ini.
Meneg PP-PA juga memberikan penghargaan atas pemenuhan hak identitas anak. Penghargaan ini diberikan kepada bupati/ walikota yang telah berupaya dan melakukan langkah konkret dalam pemenuhan hak sipil anak.
’’Hak identitas anak adalah hak pertama yang didapat seorang anak,’’ ujar mantan Ketua Kowani ini. Meneg PP-PA menjelaskan, setelah enam tahun kegiatan ini, jumlah yang berpartisipasi meningkat. Mencakup lebih dari setengah jumlah kabupaten/kota se-Indonesia atau sekitar 264 kabupaten/kota. ’’Ini berarti hampir semua provinsi di Indonesia telah menunjukkan komitmennya mewujudkan salah satu aspek penting dalam pemenuhan hak-hak anak Indonesia,’’ terang dia.
Sesuai Nota Kesepahaman Bersama 8 Kementerian pada 13 Mei 2011 tentang percepatan kepemilihan akte kelahiran anak, Meneg PP-PA berharap pemberian penghargaan ini akan mendorong bupati dan walikota untuk menuntaskan kepemilikan Akta Kelahiran Anak di Indonesia yang ratarata masih berkisar 50 persen. ’’Mari bersama- sama melakukan gerakan sayang anak,’’ pungkas dia. (rp4/jpnn)