Walikota Sukabumi, H.M.Muslikh Abdussyukur menekankan agar seluruh jajarannya meningkatkan Kinerja dalam menjalankan amanat yang diberikan. Selain itu, pengentasan masyarakat dari Kemiskinan dan pendidikan juga menjadi perhatian serius.
Hal itu diungkapkan pada acara Pelantikan pejabat Eselon II,III dan IV di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi di Gedung Juang 45, Kamis (15/4). “Perlu klarifkasi dan kesepakatan data yang akurat tentang jumlah penduduk miskin. Karena, data yang akurat merupakan dasar ketepatan sasaran yang ingin dicapai,” ujarnya.
Selain itu, sosialisasi pelaksanaan asuransi kesehatan masyarakat miskin seperti Jamkesmas dan Jamkesda harus menjangkau elemen masyarakat. Hal ini agar tidak terjadi salah penafsiran yang cenderung menyalahkan pemerintah daerah. “Penataan pemukiman kumuh bagi masyarakat kurang mampu dan penataan lingkungan harus terus ditingkatkan sebagai upaya meningkatkan kesehatan masyarakat,” katanya.
Khusus bagi Kepala Dinas Pendidikan Kota Sukabumi, Walikota menekankan perlunya dicari solusi untuk mengatasi tawuran pelajar. Hal itu untuk menangkal adanya stigma bahwa Kota Sukabumi sebagai kota tawuran. Padahal, kondisi pendidikan sudah cukup baik. “Perlu dianalisis akar permasalahannya.Dicari jalan keluar secara konprehensif, tidak instan dan sepotong-sepotong,” ujarnya.
Selain itu, kata Muslikh, daya tampung sekolah juga harus diperhatikan agar tidak ada sekolah yang kelebihan siswa. Selain kurang efektif, proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) juga tidak efektif. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Sukabumi yang baru dilantik, Ayep Supriyatna mengatakan berusaha menghapus aksi tawuran.
Berbagai langkah telah dilakukan diantaranya melakukan pembinanan kepada pelajar dan pendekatan religi maupun bekerjasama dengan Polres Sukabumi Kota. “Jadi ini merupakan kewajiban Dinas Pindidikan. Dalam waktu dekat diharapkan tidak ada lagi, minimal berkurang. Meski sebenarnya sudah berkurang,” katanya.
Ayep mengatakan dia juga sudah mengkordinasi dengan yayasan dan pihak sekolah yang siswanya kerap tawuran. Sebab, yang kerap tawuran lebih banyak dilakukan siswa sekolah swasta. ”Kami menekankan agar sekolah memberlakukan kedisiplinan terhadap siswanya,” ucapnya.
Sedangkan adanya tuntutan garansi dari Kepala Dinas Pendidikan untuk menghapus aksi tawuran pelajar, Ayep mengatakan tidak ada. “Yang tawuran itu bukan hanya warga Kota Sukabumi, tapi banyak yang berdomisili di Kabupaten. Kami akan berkordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten untuk menanganinya,” ujarnya.
Sebanyak 39 pejabat Eselon II,III dan IV di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi menduduki kursi jabatan baru. Dari sebanyak itu, satu diantaranya pejabat Eselon II yakni , tiga pejabat Eselon III, 33 pejabat Eselon IV dan dua lurah. Pada saat yang sama, walikota juga mengambil sumpah jabatan dan melantik Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Sukabumi, Yudi Permadi yang dipercaya untuk kali kedua masa jabatan.(NIF)
0 komentar :
Posting Komentar