Pemda Kota Sukabumi Antisipatip terhadap Program e-KTP

Kota Sukabumi-Pelita

Belum lengkapnya fasilitas berupa peralatan untuk pelaksanaan program Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), membuat jadwal pelaksanaan pembuatan e-KTP di seluruh Indonesia yang seharusnya bisa dimulai bulan Agustus lalu menjadi mundur hingga pertengahan bulan September ini. Bahkan Pemerintah Kota Sukabumi  rencananya akan mulai memanggil seluruh warga untuk pembuatan e-KTP pada pertengahan bulan September ini.

“Seluruh aparat baik itu di kecamatan dan kelurahan sudah siap untuk melaksanakan program e-KTP, namun tinggal kesiapan dari pemerintah pusat saja termasuk ketersedian perangkat elektroniknya,” kata Asisten Daerah (Asda) 1 Bidang Pemerintahan Kota Sukabumi Ipin Saripin Saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (6/9).

Dijelaskan Ipin, nantinya sistem yang akan diterapkan dalam pelaksanan pembuatan e-KTP di Kota Sukabumi seperti sistem BLT yaitu dipanggil per KK di setiap RT dan dijadwal, sehingga nantinya seluruh warga tidak bertumpuk di kantor kecamatan.

“Persiapan untuk pelaksanaan program e-KTP sebenarnya sudah dilakukan sejak bulan Juli lalu, mulai dari bintek untuk seluruh aparat kecamatan dan kelurahan yang akan menjadi operator perangkat elektroniknya,” ujarnya.

Berdasarkan data yang diperoleh, operator yang disiapkan dalam program e-KTP yang tersebar di 7 kecamatan se Kota Sukabumi sebanyak 18 orang dan ada operator cadangan dari masing-masing kelurahan. Sedangkan jumlah wajib KTP di Kota Sukabumi sebanyak 231.308 orang dari total penduduk Kota Sukabumi sebanyak 299.247 jiwa berdasarkan pendataan Kantor Catatan Sipil Kota Sukabumi pada bulan Mei 2010.

Lebih lanjut Ipin mengungkapkan, dalam program e-KTP Pemkot Sukabumi menganggarkan honor untuk operator dan penyedian tenda di  kantor kecamatan dari APBD Kota Sukabumi tahun 2011. Selain itu Kota Sukabumi juga termasuk dalam 11 kota dan kabupaten di Jawa Barat yang menjadi percontohan program e-KTP.

“Apabila pelaksanaan program e-KTP tidak selesai sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan pada bulan Desember 2011, tidak akan menjadi beban bagi pemda karena ini merupakan program nasional,” ungkapnya. (bud/4)