17.32
jek
Sukabumi,
Dari 11 Kota dan Kabupaten se indonesia yang memperoleh
penghargaan di bidang Lakip (Laporan
Akuntabuilitas Kinerja Instansi Pemerintah )dengan katagori “B” tahun
2014 , 8 diantaranya yang telah melakukan study banding/belajar ke kota
sukabumi.
Pemerintah Kota dan Kabupaten
yang memperoleh penghargaan dari Kementrian Pendayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi ( Menparb) adalah Kota Sukabumi, Yogyakarta, Manado dan Tanjung pinang. Sedangkan untuk pemerintah Kabupaten adalah, Kab. Karimun, Bintan, Tanjung pinang, Muara
Enim, Bantul Kulon progo, Sleman dan kabupaten bandung.
Penyerahan Penghargaan
dilangsungkan di Grand BallRoom Balai
kartini Jakarta (8/12) 2014, oleh
Menparb, Yuddy Crisnandi dengan didampingi Mendagri dan Deputi RBKUNWAS/
M, Yusuf Ateh kepada para Bupati dan Walikota .
Menurut Kepala Bagian Tata
Pemerintahan Setda, Iskandar, S.STP, Tahun ini Kota Sukabumi mengalami kenaikan
sebesar 0,16 , tahun 2013 (70,65) dan
pada 2014 memperoleh nilai 70, 81, sementara Komponen yang dinilai antara lain
perencanaan kinerja (26,24) , pengukuran kinerja ( 15,20, , pelaporan kinerja (11, 10) , evaluasi
kinerja (6,12) dan capaian kinerja(
12,10) .
Walikota , H.Mohamad Muraz, SH,
MM ketika dimintai keterangannya oleh sejumlah awak media “ Kami tetap belum
merasa puas selama lima kali
memperoleh penghargaan LAKIP dari Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo, masih dalam katagori B , sebenarnya bisa
mendapat nilai A. hanya karena beberapa faktor, akhirnya meraih nilai B. “Kita memang konsisten meraih penghargaan
LAKIP.” ujarnya
“Pemerintah Kota Sukabumi akan
kembali membuat terobosan baru, khususnya dalam bidang pelayanan terpadu satu
atap, untuk masyarakat miskin, diantaranya melalui pelayanan Jamkesmas (Jaminan
Kesehatan Masyarakat), Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah), dan Kartu Sehat, dengan demikian, masyarakat tidak perlu lagi datang ke RT dan RW
masing-masing, karena cukup dilayani di satu instansi terkait saja
“Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) merupakan sebuah Laporan yang berisikan akuntabilitas dan
kinerja dari suatu instansi pemerintah. Untuk Pemerintah daerah tingkat
propinsi dan Kota / Kabupaten instansi pemerintah adalah Satuan Kerja Perangkat
daerah (SKPD) diberikan hak dan tanggung jawab untuk mengelola sendiri
administrasi dan keuangan”.
Penyusunan LAKIP berdasarkan
siklus anggaran yang berjalan 1 tahun secara lengkap memuat laporan yang
membandingkan perencanaan dan hasil. Dalam penyusunan suatu kegiatan belanja,
dibuat suatu masukan mengenai besaran dana yang dibutuhkan, hasil sesuatu
bentuk nyata yang diperoleh dari dana yang dikeluarkan. Manfaat diperoleh
karena kegiatan belanja tersebut dilaksanakan serta dampak yang dihasilkan
karena pelaksanaan suatu kegiatan belanja./dendayasa,SIp .
0 komentar :
Posting Komentar