Rabu, 25 April 2012




Sukabumi,
Jajaran pengurus dan anggota Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), beserta kaum wanita lainnya yang ada di wilayah RW 15 Perum Bumi Baros Kencana, Kelurahan Baros, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, hari Minggu, 22 April 2012, memperingati Hari Kartini ke-133 Tahun 2012, bertempat di Lapangan Bola Volly RW setempat. 


Hadir dalam kesempatan tersebut, Camat Baros, Lurah Baros, Wakil Ketua TP PKK Kota Sukabumi, Ketua TP PKK Kecamatan Baros, Ketua TP PKK Kelurahan Baros, Ketua RW 15 Kelurahan Baros, para Ketua RT se wilayah RW 15 Kelurahan Baros, Tokoh Masyarakat, Alim Ulama, serta undangan lainnya. 


Dalam kesempatannya, Wakil Ketua TP PKK Kota Sukabumi, Nyonya Hajah Puji Mulyono mengatakan, atas nama jajaran pengurus TP PKK Kota Sukabumi, menyambut baik sekaligus memberikan apresiasi yang tinggi, atas dilaksanakannya peringatan Hari Kartini Tahun 2012 ini, oleh jajaran pengurus dan anggota TP PKK, beserta kaum wanita lainnya di wilayah RW 15 Kelurahan Baros. Karena disela-sela kesibukannya mengurus rumah tangga dan keluarganya, jajaran pengurus dan anggota TP PKK, beserta kaum wanita lainnya di wilayah RW 15 Kelurahan Baros ini, masih sempat memperingati Hari Kartini. 


Diharapkannya, peringatan tersebut agar senantiasa dilaksanakan secara berkesinambungan oleh jajaran pengurus dan anggota TP PKK, beserta kaum wanita lainnya di wilayah RW 15 Kelurahan Baros, sekaligus diikuti oleh jajaran pengurus dan anggota TP PKK RW lainnya di Kota Sukabumi. Sebab peringatan tersebut sangat positif, khususnya dalam mengenang jasa-jasa dan perjuangan RA Kartini. 


Sementara Ketua Panitia Penyelenggara, Nyonya Eti menjelaskan, peringatan Hari Kartini ke-133 Tahun 2012, yang dilaksanakan jajaran pengurus dan anggota TP PKK, beserta kaum wanita lainnya yang ada di wilayah RW 15 Kelurahan Baros ini, diisi berbagai kegiatan. Diantaranya Lomba Merangkai Bunga, Lomba Memasak Nasi Goreng, Lomba Memasak Nasi Tumpeng, dan Lomba Busana Nasional Anak-Anak, serta dimeriahkan sejumlah Group Paduan Suara, dengan menampilkan lagu-lagu perjuangan RA Kartini. 


Adapun maksud dan tujuannya, selain dalam rangka upaya memupuk sekaligus mempererat jalinan silaturahmi dan persaudaraan, juga dalam rangka upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan warga masyarakat, khususnya kaum wanita di wilayah RW 15 Kelurahan Baros, dalam membuat dan mengolah masakan yang memiliki cita rasa, serta bergizi dan sehat.Endang S























Sukabumi,

Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Wamendikbud) Bidang Pendidikan, Prof. Dr. Ir. H. Musliar Kasim, MS., didampingi Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Dr. Khairil Anwar Notodiputro, MS., melakukan Sidak hari pertama pelaksanaan Ujian Nasional tingkat SMP/MTs tahun pelajaran 2011/2012 di Kota Sukabumi, Senin, 23 April 2012. 

Turut mendampingi Wamendikbud, Walikota Sukabumi, H. Mokhammad Muslikh Abdussyukur, SH., M.Si., Asisten Perekonomian dan Pembangunan, H. Deden Sholehuddin, S.Ag., MM., dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Sukabumi, Drs. Ayep Supriatna, MM. Dalam kesempatan tersebut, rombongan mengunjungi SMP Negeri 1 dan 2 Kota Sukabumi, serta SMP Mardi Waluya, yang terletak di Jl. Ir. H. Juanda Kota Sukabumi. Usai melakukan sidak, Wamendikbud menyatakan merasa puas melihat persiapan UN di Kota Sukabumi. 

“Mudah-mudahan ini merupakan gambaran dari persiapan yang dilakukan di sekolah-sekolah yang ada di Kota Sukabumi,” katanya. 

Menurutnya, UN adalah sebuah proses pembelajaran yang harus dijalankan para siswa baik di tingkat SD,SMP, maupun SMA. “Jika persiapan sudah dilakukan dengan matang, maka tidak ada yang perlu dilakukan ditakutkan,” lanjutnya. 

Dikatakan pula, UN dapat dijadikan sebagai ukuran kompetensi siswa, sebagai bentuk evaluasi dan capaian hasil pembelajaran di masing-masing lembaga pendidikan. 


Saat disinggung mengenai issu kebocoran soal yang terjadi di beberapa daerah, Wamendikbud mengatakan, bahwa tidak mungkin terjadi kebocoran soal. Karena, di Indonesia hanya ada empat percetakan soal UN untuk semua tingkatan. Selanjutnya pendistribusian soal dari pusat sampai ke sekolah, dilakukan dibawah pengawasan yang ketat, dari kepolisian dan perguruan tinggi. 

Sementara itu, Walikota Sukabumi, H. Mokh. Muslikh Abdussyukur, SH., M.Si., menjelaskan, pelaksanaan UN tingkat SMP/MTs Tahun Pelajaran 2011-2012 ini, diikuti oleh 5.516 orang siswa. Berdasarkan laporan dari Dinas Pendidikan Kota Sukabumi, hari pertama pelaksanaan UN, seluruh peserta UN hadir dan belum dilaporkan adanya siswa yang berhalangan mengikuti UN tingkat SMP-MTs ini. Diharapkannya, dengan persiapan matang yang telah dilaksanakan, baik oleh pihak sekolah maupun oleh pihak Dinas terkait, para siswa di Kota Sukabumi dapat meraih hasil yang lebih baik dan lulus dengan hasil yang memuaskan. /Ratna Nurseha



KAUM WANITA DIHARAPKAN DAPAT MENINGKATKAN PERANNYA

Sukabumi,

Kaum wanita diharapkan dapat meningkatkan perannya, khususnya dalam pembangunan bangsa Indonesia, serta senantiasa berperan aktif mewarnai pembangunan Kota Sukabumi, khususnya dalam mencapai Visi Pembangunan Kota Sukabumi, yakni Terwujudnya Kota Sukabumi Sebagai Pusat Pelayanan Berkualitas Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Perdagangan di Jawa Barat, Berlandaskan Iman dan Taqwa. 

Selain itu, juga Visi Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi, yakni Dengan Iman dan Taqwa, Mewujudkan Pemerintahan yang Amanah Berparadigma Surgawi, Menuju Kota Sukabumi yang Cerdas, Sehat dan Sejahtera, baik lahir maupun batin, dilandasi nilai-nilai fhilosofis, Sidiq, Tabligh, Amanah, Fathonah. 

Harapan tersebut disampaikan Walikota Sukabumi, H. Mokhamad Muslikh Abdussyukur, S.H., M.Si., saat memberi sambutan, pada peringatan ke-133 Hari Kartini Tingkat Kota Sukabumi, dan peringatan hari jadi ke-15 Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Sukabumi, hari Selasa, 24 April 2012, bertempat di Gedung Wanita Kota Sukabumi. 

Diungkapkannya, dewasa ini kaum wanita sudah mempunyai persamaan hak dalam berbagai bidang. Dengan demikian, kaum wanita harus mampu membangun sinergitas dengan kaum pria dalam berbagai bidang. Selain itu, juga harus mampu mengubah paradigma yang berkembang selama ini, dengan membuktikan jati dirinya, bahwa kaum wanita mempunyai kemampuan dan kekuatan untuk maju dalam berbagai bidang. 

Sedangkan pada bagian lain sambutannya, Walikota Sukabumi meminta kepada segenap jajaran pengurus dan anggota GOW Kota Sukabumi, agar senantiasa berupaya optimal meningkatkan kesejahteraan kehidupan kaum wanita, sekaligus meningkatkan gerakan kaum wanita di Kota Sukabumi, khususnya dalam meningkatkan Norma Keluarga Kecil Bahagia, serta Sehat dan Sejahtera. Selain itu, juga agar senantiasa berupaya optimal membangun dan mengembangkan nuansa kebersamaan, serta senantiasa menjauhi nuansa-nuansa hiri dengki jail kaniaya, guna mewujudkan Kota Sukabumi yang Reugreug Pageuh Repeh Rapih. 

Peringatan ke-133 Hari Kartini Tingkat Kota Sukabumi, dan peringatan hari jadi ke-15 GOW Kota Sukabumi yang diisi berbagai kegiatan dan hiburan ini, dihadiri unsur Muspida, Pimpinan DPRD, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), jajaran pengurus dan anggota GOW, serta undangan lainnya.

 PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DI KOTA SUKABUMI

 Sukabumi.

Pengembangan infrastruktur di Kota Sukabumi, senantiasa disesuaikan dengan Peraturan Daerah (Perda), Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah disahkan, serta lebih diarahkan dan difokuskan pada daerah Baros, Cibeureum dan Lembursitu (Bacile). Wakil Walikota Sukabumi, Doktor H. Mulyono, M.M. menjelaskan, sebagaimana diketahui bersama, bahwa beberapa pembangunan infrastruktur besar, telah mulai dibangun di daerah tersebut. Diantaranya pembangunan Jalan Lingkar Selatan dan Terminal Type A, serta menajemen dan rekayasa lalu lintas. Namun untuk menajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan saat ini, kemungkinan bisa dirubah, karena harus senantiasa disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi. 

Selain itu, Pemerintah Kota Sukabumi juga senantiasa berupaya optimal meningkatkan dan mengembangkan sektor lainnya, diluar sektor perdagangan dan jasa, yakni pada sektor industri pengolahan,sektor bangunan, serta sektor pengangkutan dan komunikasi. Karena sektor-sektor tersebut, dalam perkembangannya dipandang sangat memiliki potensi. 

Menyinggung adanya gap target dan realisasi pencapaian indikator makro pembangunan pada tahun 2011, seperti diungkapkan Wakil Walikota Sukabumi, bahwa target-target tersebut ditetapkan pada kondisi yang sangat optimis. Diungkapkan pula, pada tataran pelaksanaannya, terutama hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi, sangat dipengaruhi oleh mekanisme pasar. Hal tersebut, juga terjadi pada tingkat nasional dan provinsi. Oleh karenanya, pada tahun 2011, telah diadakan penyesuaian target-target tersebut, baik pada tingkat kabupaten dan kota, maupun pada tingkat provinsi dan nasional. 

Dikatakannya, Pemerintah Kota Sukabumi, juga senantiasa melaksanakan berbagai kegiatan penataan dan penertiban terhadap para Pedagang Kaki Lima (PKL), secara komprehensif dan berkesinambungan. Namun karena pertumbuhan dan pekerbangan PKL di Kota Sukabumi yang relatif cepat, serta keterbatasan ruang publik yang disiapkan oleh Pemerintah Kota Sukabumi untuk para PKL tersebut, masih banyak para PKL yang menggunakan fasilitas umum seperti trotoar, sebagai media dan tempat berdagang. 

Disamping itu, Pemerintah Kota Sukabumi, secara bertahap telah melakukan berbagai penataan terhadap pasar tradisional, supaya lebih nyaman, bersih dan sehat, melalui beberapa kegiatan. Diantaranya gerakan kebersihan, penerangan, pemeliharaan fasilitas umum lainnya, serta menjaga ketertiban lingkungan pasar. Selanjutnya renovasi Pasar Degung, yang telah dilaksanakan pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, serta rencana renovasi Pasar Pelita, yang akan diarahkan menjadi Pasar Tradisional Berbasis Modern, pada tahun 2012 ini. Endang S

PEMKOT SUKABUMI MULAI AWAL TAHUN DEPAN AKAN KELOLA LANGSUNG PBB

Sukabumi,

Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi, mulai awal tahun depan menurut rencana akan mengelola langsung Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Karena hingga saat ini, seperti diungkapkan Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M., pajak tersebut masih dikelola oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan Pemerintah Kota Sukabumi, hanya menerima bagi hasil dari pajak tersebut. Untuk itu, siap tidak siap, mulai awal tahun depan, Pemerintah Kota Sukabumi harus mengelola pajak tersebut. 

Dikatakannya, apabila pajak tersebut dikelola langsung oleh Pemerintah Kota Sukabumi, ada beberapa keuntungan yang bisa didapat oleh semua pihak, baik oleh Pemerintah Kota Sukabumi maupun oleh para wajib pajak tersebut. Diantaranya, apabila ada keluhan atau masalah yang disampaikan oleh pada wajib pajak tersebut, bisa segera direspon dan diselesaikan oleh Pemerintah Kota Sukabumi. Tidak seperti saat ini, berbagai keluhan atau masalah yang disampaikan oleh pada wajib pajak tersebut, sangat sulit direspon dan diselesaikan dengat cepat, karena harus menunggu keputusan dari Pemerintah Pusat. 

Sementara Kepala Bidang Penagihan dan Penyuluhan Dinas Pendapatan/ Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Sukabumi, Insinyur Yudi Yustiawan, M.T. menjelaskan, apabila pajak tersebut sudah dikelola langsung oleh Pemerintah Kota Sukabumi, berbagai informasi termasuk keluhan dan masalah yang disampaikan oleh pada wajib pajak tersebut, bisa segera diselesaikan oleh Pemerintah Kota Sukabumi. 

Menyinggung realisasi pengumpulan PBB Kota Sukabumi tahun 2011, seperti dijelaskan Kepala Bidang Penagihan dan Penyuluhan DPPKAD Kota Sukabumi, mencapai 6 milyar rupiah, atau melampui target 0,1 milyar rupiah, dari target yang ditetapkan sebesar 5,9 milyar rupiah. Ditandaskannya, atas keberhasilan tersebut, maka target PBB Kota Sukabumi untuk tahun 2012 ini, dinaikan menjadi 6 milyar rupiah. Namun demikian, pihaknya tetap merasa optimis, bahwa target pajak tersebut bisa dicapai, bahkan bisa dilampauinya atau over target.Endang S

 SALAH SATU SASARAN PEMBANGUNAN DI KOTA SUKABUMI

 Sulkabumi,

Salah satu sasaran pembangunan yang dilaksanakan di Kota Sukabumi, yakni penanggulangan kemiskinan. Demikian disampaikan Wakil Walikota Sukabumi, Doktor H. Mulyono, M.M., pada Rapat Koordinasi dan Lokakarya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Kota Sukabumi, hari Senin, 23 April 2012, bertempat di Ruangan Pertemuan Setda Kota Sukabumi. 

Diungkapkannya, hingga saat ini Pemerintah Kota Sukabumi sudah cukup banyak melaksanakan program kegiatan penanggulangan kemiskinan, baik yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat dan APBD Kota Sukabumi. Diungkapkan pula, lebih dari 20 persen dana APBD Kota Sukabumi dan bantuan dana dari Pemerintah Pusat, diperuntukan bagi kaum miskin. Diantaranya berupa pembangunan infrastruktur, perbaikan perumahan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. 

Wakil Walikota Sukabumi menandaskan, program PNPM Mandiri Perkotaan yang didanai dari Pemerintah Pusat serta dana sharing dari APBD Kota Sukabumi ini, sudah cukup banyak memberikan kontribusi, khususnya dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Sukabumi. Untuk itu Wakil Walikota Sukabumi mengharapkan, Rapat Koordinasi dan Lokakarya PNPM Kota Sukabumi ini, dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama dalam meningkatkan hasil program PNPM, khususnya yang dilaksanakan di Kota Sukabumi. 

Adapun sasaran dari program PNPM Mandiri Perkotaan ini, yakni untuk meningkatkan perilaku dan sikap masyarakat, supaya lebih peduli dalam kebersamaan, seperti gotong royong dalam memperbaiki kualitas lingkungan permukiman di perkotaan, dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian meningkatnya akses dan pelayanan kebutuhan dasar lingkungan permukiman, sosial dan ekonomi bagi warga masyarakat miskin perkotaan, dengan membangun kemandirian masyarakat. Selain itu, juga untuk mewujudkan good governance atau kepemerintahan yang baik, dan membangun sinergi pemerintah daerah bersama masyarakat. 

Hadir dalam kesempatan tersebut, Pimpinan DPRD, para Kepala Dinas, Instansi dan Lembaga terkait, Satuan Kerja (Satker) PNPM, Pejabat Operasional Kegiatan (PJOK) PNPM, Fasilitator Kelurahan (Faskel), Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan, Pimpinan Bank Jabar-Banten Cabang Sukabumi, dan undangan lainnya. Endang S.



Kota Sukabumi-

Berbagai terobosan terus dilakukan oleh SD Aisyiyah Sukabumi untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi para siswanya. Diantaranya, dengan menambah 2 ruang kelas belajar dan mata pelajaran khusus lainnya dengan disertai berbagai kegiatan untuk meningkatkan kretaifitas para siswa. 

Kepala SD Aisyiyah Sukabumi Indri Lastriani saat ditemui di ruang kerjanya mengatakan, untuk program pendidikan selain fokus kepada pelajaran umum, pihaknya juga fokus untuk mendidik para siswa agar hafal Al-Quran minimal 1 juz yaitu juz 30.

“Nantinya ketika mereka lulus sekolah akan dapat dua ijazah, yaitu ijazah umum dan ijazah lulus hafalan Al quran,” katanya Sabtu (21/4).

Saat ini SD Aisyiyah Sukabumi sudah membuka pendaftran siswa baru, bahkan sudah ada sekitar 107 siswa yang mendaftar. Adapun fasilitas ruang kelas dengan yang sedang di bangun totalnya ada 5 kelas dengan 4 rombongan belajar.

Khusus untuk meningkatkan kreatifitas para siswa, Indri mengungkapkan, setiap tahun  pihaknya menggelar pekan kretifitas siswa yang diisi dengan berbagai kegiatan, seperti perlombaan, melukis, out bond, serta market day. Dimana khusus untuk market day, hasil kreatifitas yang dibuat anak-anak akan dijual oleh mereka sendiri termasuk transaksinya.

“Market day sendiri dilaksanakan untuk pengenalan kepada siswa pasar itu seperti apa dan nilai uang serta transaksi berdagang  seperti apa. Nantinya hasil dari penjual tersebut untuk dipergunakan membangun kelas ruangan belajar.,” ungkapnya.

Sementara itu Ketua Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Pimpinan Daerah Aisyiyah Sukabumi Nenden Hendarsih mengatakan, berbagai kegiatan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang dilakukan SD Aisyiyah sangat bagus sekali. Selain untuk menambah ilmu pendidikan umum, para siswa juga bisa mendapatkan pendidikan agam serta dibarengi dengan berbagai kegiatan kreatifitasnya.

“Kedepan kami akan terus berupaya mengembangkan pendidikan yang lebih berkualitas lagi dan bukan hanya TK/PAUD dan SD saja melainkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi,” ungkapnya.  (Herry)

Kota Sukabumi-

Begitu maraknya mahasiswa yang melakukan penjiplakan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri atau yang biasa disebut (Plagiat/Plagiarisme) ketika membuat skripsi, tesis maupun desirtasi, membuat pemerintah melalui Dirjen Perguruan Tinggi Kemendiknas mengeluarkan alat deteksi plagiat (Detector Plagiarisme) yang nantinya harus dimiliki oleh seluruh perguruan tinggi di Indonesia.

“Saat ini sudah beberapa beberapa perguruan tinggi besar yang menggunakan alat tersebut, mengenai  perguruan tinggi mana saja hanya Dirjen Dikti yang lebih mengetahui,” kata Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kemenag RI Prof.Dr. H. Dede Rosyada,MA saat ditemui di STAI Sukabumi, Minggu (22/4) seusai memberikan kuliah umum workshop metodologi penelitian kepada 300 mahasiswa STAI Sukabumi.

Menurutnya, plagiarisme merupakan sikap yang sangat tidak benar dan buruk karena mengambil pernyataan orang tanpa mencantumkan nama dan dari buku apa, untuk itu perlu dihilangkan sifat seperti itu dari kalangan masyarakat akademik, seperti mahasiswa dan dosen. 

Untuk itu pemerintah saat ini mengeluarkan alat berupa plagiarisme detector sebuah software yang bisa di install pada CPU dan internet. Dimana nantinya alat tersebut secara otomatis akan mendeteksi  sendiri apakah hasil skripsi, tesis, desirtasi maupun penelitian benar-benar asli atau plagiat. Bahkan pemerintah pemerintah melalui dirjen perguruan tinggi menghimbau agar seluruh produk-produk akademik mahasiswa dan dosen dimasukkan di sistem tersebut. 

Dijelaskannya, selain menggunakan alat khusus untuk mendeteksi hasil karya ilmiah plagiat atau tidak, ada cara-cara lain yaitu dengan pernyataan-pernyataan dalam sebuah karya ilmiah dari perguruan tinggi menyatakan benar plagiarisme atau tidak. Selain itu semua naskah harus masuk jurnal online dan media-media elektronik.

“Kondisi saat ini, plagiarisme masih belum bisa terdeteksi secara nasional karena tidak semua perguruan tinggi mempunyai software tersebut. Khusus untuk kami dari Kementrian Agama, masih bersifat fisikal yang  diuji oleh tim akademik berpengalaman untuk menyatakan plagiarisme atau tidak,” ungkapnya. 

Terkait masih banyaknya hasil penelitian dari para mahasiswa maupun dosen yang belum dipublikasikan di jurnal insternasional, dirinya mengungkapkan, karena tidak semua dosen mampu mengakses jurnal internasional dan amsih sengat selektif, kapasitas dosen tidak semua menguasai bahsa PBB inggris, perancis dan arab, lebih kepada faktor SDM. 

Sementara itu Ketua STAI Sukabumi, Prof. Dr. H. Endin Nasrudin,M.Si mengatakan, bahwa sampai saat ini belum ditemukan adanya hasil karya ilmiah para mahasiswa maupun dosen yang menjiplak karya orang lain (Plagiarisme).

“Tidak ada plagiarisme di kami,  karena telah disaring betul- betul ketika akan membuat skripsi oleh biro skripsi dan ada tim seleksinya yang bisa mengetahui hasil karya ilmiah plagiat atau bukan. Intinya di STAI Sukabumi aman dari plagiarisme,” ungkapnya. (Herry)

  Sukabumi-

PT.Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Sukabumi kembali menggelar sosialisasi bersama dengan Satuan Lantas Polres Sukabumi kepada para aparat pemerintahan dan tokoh masyarakat Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Kamis (19/4). Sosialisasi yang berlangsung hampir 3 jam mulai pukul 9.00 tersebut berlangsung alot dengan banyaknya pertanyaan dari aparat pemerintahan dan tokoh masyarakat, terkait sejauhmana prosedur mengajukan santunan dan mengurus laporan kecelakaan di pihak kepolisian.

Sebagai narasumber dari PT. Jasa Raharja Perwakilan Sukabumi diwakili oleh Penanggungjawab Pelayanan Klaim Santunan Toif Riyanto dan Kanit Laka Polres Sukabumi Ipda. Adhitya Pratama yang dipandu langsung Sekretaris Kecamatan Cibadak, Zatnika Zakaria.

Penanggung Jawab Pelayanan Klaim PT. Jasa Raharja Perwakilan Sukabumi Toif Riyanto mengatakan, sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi seputar bagaimana cara mengurus asuransi kecelakaan, karena saat ini banyak masyarakat umum yang belum mengetahui prosedur pengurusan mendapatkan asuransi di PT. Jasa Raharja seperti apa.

“Kebanyakan masyarakat ragu untuk mengajukan santunan karena mereka tidak tahu harus mulai dari mana dan persyaratannya seperti apa. Alhamdulillah, meskipun sosialisasi berjalan cukup alot namun cukup hidup dan menandakan bahwa mereka benar-benar ingin mengetahui secara rinci proses awal untuk mengajukan santunan,” katanya.

Dijelaskannya, setiap akan mengajukan santuan kecelakaan kepada pihak PT.Jasa Raharja hendaknya masyarakat terlebih dahulu melengkapi persyaratan berupa laporan kecelakaan dari pihak kepolisian, karena merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk penyerahan santunan. Untuk itu apabila ada keluarga maupun masyarakat yang mengalami kecelakaan bermotor harus segera mungkin melaporkan ke pihak kepolisian, sehingga nantinya ketika akan mengurus santunan dapat segera mungkin diajukan ke PT. Jasa Raharja.

“Apabila persyaratan pengajuan asuransi sudah lengkap, maka kami akan segera melakukan survei ke pihak keluarga korban untuk mengetahui siapa yang menjadi ahli waris dan berhak menerima santunan kecelakaan. Dimana nantinya santunan akan ditransfer langsung ke rekening bank ahli waris sah dari korban,” ujarnya.

Lebih lanjut dirinya mengungkapkan, apabila masyarakat terlambat untuk mengajukan asuransi asuransi kecelakaan, pihak PT. Jasa Raharja memberikan tenggat waktu 6 bulan terhitung dari tanggal dan waktu kecelakaan tersebut terjadi. Namun apabila melewati 6 bulan sudah masuk dalam kategori kadaluarsa.

Adapun besaran santunan kecelakaan yang diberikan PT. Jasa Raharja sesuai UU No 33 & 34 tahun 1964 dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI  No 36/PMK.010/2008 dan 37/PMK.010/2008 tanggal 26 Februari 2008. Ditetapkan kecelakaan angkutan umum darat dan laut,meninggal dunia Rp. 25 juta, Cacat Tetap Rp. 25 juta, Perawatan maksimal Rp. 10. Juta dan Penguburan Rp. 2  juta. Sedangkan untuk kecelakaan angkutan umum udara, meninggal dunia Rp. 50 juta, cacat tetap Rp. 50 juta, perawatan maksimal Rp. 25 juta dan penguburan Rp. 2juta.

Sementara itu Kanit Laka Polres Sukabumi Ipda. Adhitya Pratama mengatakan, Surat Izin Mengemudi (SIM) selain sebagai tanda bukti lulus dan layak mengendarai kendaraan juga merupakan syarat untuk mengajukan asuransi kecelakaan ke PT. Jasa Raharja.

“Terlebih dahulu pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan penyebab kecelakaan tersebut, baru nantinya akan keluar laporan kecelakaan yang bisa dipergunakan oleh keluarga korban untuk mengajukan asuransi kecelakaan,” katanya.

Untuk itu dirinya menghimbau kepada masyarakat khususnya orangtua, agar tidak memberikan izin mengendarai kendaraan bermotor kepada anaknya yang masih dibawah usia 17 tahun atau yang belum memiliki SIM, hal tersebut sebagai antisipasi terjadinya kecelakaan.

“Berdasarkan data yang ada, dari bulan Januari hingga April telah terjadi 67 kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Sukabumi,” ungkapnya.(Herry)

Minggu, 15 April 2012

 



Sukabumi-


Hari  pertama pelaksanaan Ujian Nasional tingkat SMA/SMK dan MA di Kota Sukabumi berjalan lancar, bahkan distribusi soal sudah dilakukan sebelum UN dimulai. Bahkan Walikota Sukabumi H. Mokh. Muslikh Abdussyukur dan Wakil Walikota Sukabumi H. Mulyono serta Sekda H.M.Muraz juga ikut memantau langsung dengan mengunjungi beberapa sekolah.

Da
lam kunjungannya Walikota Sukabumi , H. Mokh. Muslikh Abdussyukur, SH MSi, memantau pelaksanaan UN di SMA Negeri 1, SMKN 2, MAN 1 dan SMA Negeri 4. Sedangkan Wakil Walikota, DR. H. Mulyono ,MM mengunjungi SMKN 1, SMAN 3, SMAN 2 dan Yayasan Abdi Bangsa. Sekretaris daerah H. Moch. Muraz, SH MM mengunjungi SMA/SMK Muhammadiyah, Pasundan dan AMS.

Walikota Sukabumi H. Mokh. Muslikh Abdussyukur mengatakan, dari hasil pengamatan di beberapa sekolah bisa dilihat bahwa pelaksanaan UN berjalan lancar tanpa ada hambatan. Terlebih dalam hal pendistribusian soal UN tepat waktu karena dijaga ketat aparat keamanan.

Dalam kunjungan ke SMKN 2, Walikota juga sempat melihat tempat penitipan Handphone (Hp) yang tersusun rapi di rak khusus yang telah disiapkan pihak sekolah dan panitia pelaksana ujian.

Sementara itu Anggota Komisi III DPRD Kota Sukabumi Rahmat Purnama dan Elin Paulina Tarigan pada waktu yang bersamaan juga memantau pelaksanaan UN di SMKN 2 dan SMKN 4. Menurut Elin pelaksanaan UN hari pertama di kedua sekolah tersebut berjalan lancar., namun ketika berkunjung ke SMKN 4 hampir rata-rata siswa dan pihak sekolah mengeluhkan belum lengkapnya fasilitas infrstruktur sekolah seperti musholla dan energi listrik yang digunakan untuk kegiatan praktek.
(Herry)

Kamis, 12 April 2012



Kota Sukabumi-

Bidang Penanggulangan Bencana Pada Dinasostek PB Kota Sukabumi mendapat bantuan alat Warning Receiver System Digital Video Broadcast dari Badan Metereologi Klimatologi Geofisika (BMKG). Bantuan ini sudah berjalan sejak tahun 2011 dan diberikan oleh BMKG bagi seluruh daerah yang memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Kabid Penanggulangan Bencana Dinsostek PB Kota Sukabumi Hendra Rusmanda mengatakan, alat ini berfungsi untuk memberikan informasi seputar bencana, baik itu gempa, banjir maupun cuaca yang tersambung langsung ke BMKG Pusat.

“Nantinya setiap bencana yang terjadi di Indonesia akan masuk langsung ke alat yang kita miliki ini dan langsung dari BMKG,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (13/4).

Salah satu contoh cepatnya informasi bencana yang masuk ke alat tersebut yaitu gempa bumi 5,0 skala richter yang terjadi pada Kamis (12/4) malam tepat pukul 22.01.19 WIB. Dimana titik gempa terjadi 90 km Barat Daya Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Dengan koordinat 7,99 LS-107.06 BT di kedalaman 10 km.

Bahkan data terbaru dari BMKG hari Jumat (13/4) pukul 10.17.31 WIB terjadi gempa kembali di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) berkekuatan 5,0 skala richter tepatnya di 416 km Barat Daya Kabupaten Simeulue dengan koordinat lokasi 1.27 LU-92.60 BT di kedalaman 185 km.
Dijelaskan Hendra, nantinya setiap informasi bencana khususnya gempa bumi yang diinformasikan kepada BPBD yang berkekuatan 5 Skala Richter keatas, dimana nantinya informasi dari BMKG Pusat akan masuk ke system kita dan disebarkan kembali ke setiap nomor telepon yang ada di data base kita.

“Dengan adanya alat ini sangat membantu sekali bagi kita untuk melakukan berbagai upaya antisipasi dan penanganan bencana khususnya gempa,” ujarnya.

Lebih lanjut dirinya mengungkapkan, nantinya akan ada petugas yang piket untuk tetap standby memantau seluruh informasi bencana yang masuk ke system alat tersebut. (Herry)

Sukabumi, SENTANAonline.com

SEBANYAK 6075 siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) di Kota Sukabumi dipastikan mengikuti Ujian Nasional (UN) yang diselenggarakan 16-19 April mendatang.



Dari jumlag sebanyak itu, 2405 siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), 3063 siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan sebanyak 607 siswa Madrasah Aliyah (MA).



Untuk mengawasi peserta ujian nasional sebanyak itu, dilibatkan sebanyak 676 pengawas ruangan. Sebanyak 268 pengawas peserta UN SMA, 332 pengawas peserta SMK dan 76 pengawas peserta MA. Peserta UN tahun ini lebih banyak 357 orang atau meningkat sebanyak 6.23 persen dibanding tahun lalu.



Ketua Panitia UN tingkat Kota Sukabumi tahun 2011/2012, Mulyono mengatakan, telah mengantisipasi terjadinya kebocoran soal atau jawaban UN. Hal itu berdasarkan hasil mengevaluasi UN tahun lalu. “Pada saat UN, baik peserta maupun pengawas ruangan tidak diperkenankan bawa alat komunikasi baik itu HP atau sejenisnya,” ujarnya ketika Sosialisasi Tata Tertib Pengawas Ruangan di Aula SMKn 1 Kota Sukabumi, Rabu (11/04) kemarin.



Acara tersebut dihadiri Wakil Walikota Sukabumi, DR.H.Mulyono. Untuk itu Mulyono meminta pihak sekolah yang ditunjuk sebagai lokasi pelaksana UN agar menyediakan tempat penitipan barang,seperti tas dan HP.



Selain itu, tim pengawas dari perguruan tinggi yakni mengawasi jalannya UN. Pengawasan dilakukan sejak berkas soal tiba di tempat penyimpanan, pendistribuasian ke sekolah hingga pengiriman kembali. ”Jadi, sangat tidak mungkin adanya kebocoran soal,” ujarnya.



Mulyono optimis, target kelulusan tahun ini mencapai 100 persen. Hal itu mengacu pada hasil kelulusan tahun lalu, yakni SMA dan MA lulus 100 persen. Sedangkan SMK lulus 99.9 persen. Selain itu, penentuan kelulusan bukan semata-mata hasil UN. Penghitungan nilai merupakan gabungan hasil nilai ujian sekolah dan UN. “Nilai ujian sekolah 40 persen dan UN 60 persen,” katanya.



Sementara Wakil Walikota mengingatkan, agar pengawas ruangan menjalankan tugasnya dengan baik. Sehingga UN berjalan dengan baik tanpa ada hal yang mencederai dalam pelaksanaan. Apalagi, UN merupakan ukuran kinerja peserta didik dan guru.Jadi harus berjalan sesuai dengan harapan. “Jika ada yang berbuat tidak fair, bukan hanya merusak baik pribadi, sekolah tapi juga mencoreng nama pemerintah,” tukasnya.



Mulyono juga mengingatkan, agar guru mempersiapkan anak didiknya dengan baik, terutama mental dalam menghadapi UN.Karena, tidak jarang peserta UN mengalami depresi yang mengakibatkan tidak konsentrasi dalam mengisi soal. Hasilnya, berakibat fatal. “UN jangan dianggap hal yang menakutkan. Persiapkan diri jauh sebelumnya agar semua lulus,” ujarnya.(NIF)

Kota Sukabumi-

Pemerintah Kota Sukabumi nampaknya harus benar-benar menghimbau seluruh OPD dan aparat wilayah untuk serius melakukan perawatan terhadap kendaraan dinasnya masing-masing. Pasalnya dari hasil uji emisi yang dilaksanakan Kantor Lingkungan Hidup Kota Sukabumi bekerjasama dengan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Propinsi Jawa Barat beberapa waktu lalu, dari 37 kendaraan dinas roda empat yang diperiksa hanya 16 kendaraan yang lulus emisi.

Uji emisi yang digelar di Halaman Balaikota Sukabumi tersebut hanya berlangsung setengah hari mulai pukul 13.00 Wib. Hasilnya dari 64 kendaraan roda empat berbahan bakar premium dan solar yang di periksa uji emisinya, 26 kendaraan diantaranya tidak lulus uji emisi.

"Kendaraan dinas maupun pribadi milik pegawai diperiksa uji emisinya," kata Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Pada KLH Kota Sukabumi, Lukmanul Hakim.

Dijelaskannya, 64 kendaraan yang mengikuti uji emisi sekitar 51 kendaraan berbahan bakar Premium dan 13 solar. Dimana, kendaraan berbahan bakar premimun yang tidak lulus uji emisi 16 unit dan 10 jenis kendaraan berbahan bakar solar. 

"Bagi kendaraan yang tidak lulus uji, pihaknya merekomendasikan untuk diperbaiki sistem pembakarannya di bengkel yang tersedia," ujarnya.   

Digelarnya uji emisi kendaraan tersebut menurutnya, sebagai upaya untuk menekan tingkat polusi udara. Karena  pencemaran udara yang ditimbulkan oleh asap kendaraan bermotor cukup tinggi. 

Lebih lanjut dirinya mengungkapkan, batas emisi yang ditoleransi untuk kendaraan jenis BBM solar di bawah tahun 2007, dibawah 70 %. Sedangkan untuk kendaraan jenis BBM premium dibawah keluaran tahun 2007, Carbon Monoksida (CO)  maksimal 4.5 %  dan Hydrocarbon 1.200. Sedangkan kendaran diatas tahun 2007, kadar CO paling tinggi 1,5 % dan HC 150. (Herr







Sukabumi,

Pembangunan tahap pertama Masjid Agung Kota Sukabumi, diharapkan bisa selesai pada bulan Desember 2012 mendatang. Demikian disampaikan Walikota Sukabumi, H. Mokhamad Muslikh Abdussyukur, S.H., M.Si., sekaligus sebagai Ketua DKM Masjid Agung Kota Sukabumi, usai menerima bantuan Corporate Social Responsibility (CSR), dari Bank Syariah Mandiri (BSM) Sukabumi, hari Senin, 9 April 2012, bertempat di Rumah Dinas Walikota Sukabumi. 

Dikatakannya, apabila pembangunan tahap pertama masjid tersebut bisa selesai pada bulan Desember 2012 mendatang, sebelum pihaknya mengakhiri masa jabatannya sebagai Walikota Sukabumi, sudah bisa diresmikan dan digunakan oleh warga masyarakat. Dikatakan pula, pembangunan Masjid Agung Kota Sukabumi secara keseluruhan, diperkirakan menghabiskan dana lebih kurang sebesar 60 milyar rupiah. Sedangkan untuk pembangunan tahap pertama pembangunan masjid tersebut, diperkirakan menghabiskan dana lebih kurang sebesar 25 milyar rupiah. Sementara dana yang dibutuhkan untuk pembangunan tahap pertama masjid tersebut, saat ini baru terkumpul sebesar 12 milyar rupiah lebih. Diantaranya bantuan dari Gubernur Jawa Barat sebesar 9 milyar rupiah, bantuan dari Pemerintah Kota Sukabumi dan Iuran Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi sebesar 3,2 milyar rupiah, bantuan dana CSR dari BSM Sukabumi sebesar 25 juta rupiah, serta bantuan dari pihak swasta dan warga masyarakat. Dengan demikian, dana yang dibutuhkan untuk pembangunan tahap pertama masjid tersebut, hingga saat ini masih kekurangan lebih kurang sebesar 13 milyar rupiah lagi. 

Menyinggung bantuan dana CSR dari BSM Sukabumi, menurut Walikota Sukabumi, merupakan wujud nyata perhatian dan kepedulian dari pihak perbankan, untuk menunjang kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan pembangunan Masjid Agung Kota Sukabumi. Untuk itu, Walikota Sukabumi mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak BSM Sukabumi, yang telah memberikan bantuan dana CSR tersebut. 

Dalam pada itu, Kepala Cabang BSM Sukabumi, Dedy Suryadi menjelaskan, pemberian bantuan dana CSR tersebut akan dilaksanakan secara berkelanjutan, untuk menunjang kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan pembangunan masjid tersebut. Diharapkannya, pemberian bantuan dana CSR tersebut, dapat motiviasi dinas-instansi dan lembaga lainnya, untuk melakukan hal yang sama. Maksud dan tujuannya, supaya pembangunan masjid tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan berjalan lancar, sesuai dengan harapan semua pihak..Endang S


 
Sukabumi,

Wakil Walikota Sukabumi, Doktor H. Mulyono, M.M., hari Rabu, 11 April 2012, bertempat di Graha KPDA Sukabumi, secara resmi menutup Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan III Tahun 2012, di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi. Hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat, Kepala BKD Kota Sukabumi, para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi, para Widya Iswara dan undangan lainnya. 

Dalam sambutannya, Wakil Walikota Sukabumi mengingatkan kepada segenap peserta Diklat Prajabatan, agar senantiasa berupaya optimal menjadi PNS yang baik, mampu bekerja dengan penuh ketekunan dan kesungguhan, serta senantiasa menaati berbagai ketentuan yang berlaku. Selain itu, juga agar memahami dan melaksanakan berbagai kewajiban dengan sebaik-baiknya, serta senantiasa ber-upaya optimal menghindari berbagai perbuatan yang bertentangan dengan norma kepegawaian, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 

Ditandaskannya, PNS sebagai salah satu unsur Aparatur Negara, bertugas sebagai Abdi Negara, Abdi Pemerintah dan Abdi Masyarakat, mempunyai peran yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional, termasuk dalam menciptakan masyarakat yang madani, taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi, serta dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, dengan penuh kesetiaan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

Sementara Kepala Bidang Diklat BKD Kota Sukabumi, selaku Ketua Panitia Penyelenggara, Doktor Hajah Wiwin Winarni, M.MPd. menjelaskan, Diklat Prajabatan ini dilaksanakan selama 24 hari, tepatnya dari tanggal 19 Maret sampai dengan 11 April 2012. Adapun peserta Diklat ini, seluruhnya berjumlah 111 orang, dengan kurikulum Diklat sebanyak 216 jam pelajaran, sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), ditambah dengan beberapa materi sebanyak 34 jam pelajaran, seperti Muatan Lokal (Mulok), Outbound, serta Kesehatan Mental dan Jasmani. Sedangkan metode pengajaran Diklat, terdiri dari ceramah, diskusi dan tanya jawab, serta pendalaman materi. 

Dijelaskan pula, pelaksanaan Diklat Prajabatan ini berjalan lancar, aman dan tertib, sesuai dengan program dan jadual yang telah ditetapkan. Selain itu, selama Diklat berlangsung, seluruh peserta telah aktif berpartisipasi, khususnya dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, yang disampaikan oleh para Widya Iswara dan Pengajar. Diharapkannya, berbagai pengetahuan dan wawasan yang didapat dari Diklat Prajabatan ini, dapat dijadikan bekal oleh seluruh peserta, khususnya dalam melaksanakan berbagai tugas dan pengabdian, di unit kerjanya masing-masing.Endang S

Selasa, 10 April 2012

Sukabumi-

Lima Walikota dan Bupati mengunjungi pemerintah Kota Sukabumi dalam rangkaian kegiatan observasi orientasi kepemimpinan dan penyelenggaraan pemerintah daerah angkatan ke 2 tahun 2012 yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri RI, Senin (9/4). Rombongan tersebut diterima langsung Walikota Sukabumi H. Mokh. Muslikh Abdussyukur beserta seluruh kepala dinas/instansi.

Ke lima walikota dan bupati tersebut diantaranya, Walikota Sungai Penuh Propinsi Jambi Prof.DR.H. Asafri Jaya Bakri.MA, Walikota Salatiga Propinsi Jawa Tengah Yulianto, Walikota Yogyakarta Propinsi DIY Drs.H. Haryadi Suyuti, Wakil Bupati Banyuwangi Propinsi Jawa Timur Yusuf Widyatmoko dan Bupati Landak Propinsi Kalimantan Barat DR.Drs. Adrianus Asia Sidot.

Ketua Rombongan Bupati Landak, Adrianus Asia Sidot mengatakan, selama 3 hari rencananya seluruh peserta orientasi ini akan melakukan observasi terhadap berbagai penyelanggaran pemerintahan daerah di Kota Sukabumi. Diantaranya, seperti kegiatan pelayanan, ekonomi dan kemasyarakatan.

“Tujuan kami berkunjung untuk mengamati sejauhmana jalannya pemerintahan di daerah yang telah dipimpin oleh kepala daerah lebih dari 1 tahun. Kebetulan Walikota Sukabumi sudah menjabat selama 2 periode,” katanya.

Menurutnya, dari hasil kunjungan ini nantinya akan dicoba untuk menggalang solidaritas serta jaringan kerjasama antar daerah (Networking). Dimana hasil dari mengikuti pembekalan, tatap muka dan diskusi dengan praktisi dan narasumber kepemimpinan daerah selama 2 minggu di Depdagri akan di praktekkan di daerah yang menjadi tujuan observasi.

“Memang tidak semua kondisi di daerah yang di tuju sama dengan daerah asal peserta dan hal ini yang menjadi daya tarik untuk mengamati sejauhmana kondisi kehidupan di daerah yang menjadi objek observasi,” ungkapnya.

Sementara itu Walikota Sukabumi H. Mokh. Muslikh Abdussyukur mengaku sangat berterimakasi dengan kedatangan walikota dan bupati yang mengunjungi Kota Sukabumi sebagai peserta observasi orientasi kepemimpinan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Dengan kunjungan ini setidaknya bisa dijadikan ajang saling berbagai anatar daerah mengenai pemerintahan daerah,” katanya.


Diungkapkannya, dengan adanya sentralisasi pemerintahan di pusat secara tidak langsung tidak memberikan daya ungkit terhadap pembangunan di daerah khususnya dari sisi keadilan. Untuk itu dengan adanya undang Undang 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah secara tidak langsung memberikan peluang bagi masing-maisng daerah untuk membangun daerahnya masing-masing.

“Semoga para peserta yang terdiri dari Walikota dan Bupati bisa mengambil berbagai ilmu yang bisa diterapkan di daerahnya masing-masing,” harapnya. (Herry)