PemKot Sukabumi Ranking I Se Indonesia Dlm Bid. LAKIP

 

 

Sukabumi,

Kota Sukabumi kembali memperoleh nilai tertinggi ( 70,65 ) se-indonesia    dalam bidang  Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) dengan katagori B  Plus Tahun 2013 .Penyerahan Piala dan piagam penghargaan dilangsungkan  rabu  29 januari 2014 di balai Kartini  Jakarta dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar  kepada Walikota Sukabumi H. Mohamad Muraz, SH, MM   disaksikan unsure pejabat Kementerian, para Gubernur Bupati dan Walikota serta undangan lainnya.

Menurut Kepala Bagian Umum Setda Kota Sukabumi, Diar Kuswidjanarko, ATD M.Eng M,  4 Kota Kabupaten Se-indonesia yang memperoleh penghargaan ranking pertama adalah Kota Sukabumi, kedua Kota Menado, ketiga Kabupaten Sleman dan urutan keempat Kabupaten Badung Provinsi bali.

 Tujuan penyusunan LAKIP , Dapat diketahuinya perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut hasil pengolahan dan evaluasi dan Sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan tahun Berikutnya, serta tertibnya pengadministrasian hasil kegiatan. Sebagai bukti laporan program dan hasil kegiatan Instruksi Menteri Nomor 77 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas.. 

Diberlakukannya undang-undang nomor 32 tahun 2004, tentang pemerintahan daerah dan undang-undang nomor 25 tahun 1999, tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah telah memberikan kekuatan bagi pengembangan otonomi pemerintah daerah sesuai dengan prakarsa dan aspirasi masyarakatnya. Daerah telah diberi kewenangan yang utuh dan bulat untuk merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah.

Semangat reformasi dibidang politik pemerintahan dan pembangunan serta kemasyarakatan telah mewarnai upaya pendayagunaan aparatur Negara dengan tuntutan mewujudkan administrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan menerapkan prinsif-prinsif good governance (LAN dan BPKP, 200.1)

terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama guna mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-citanya dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan nyata, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara berdayaguna dan berhasilguna. Perlunya system pertanggung jawaban daerah yang diimplementasikan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan sebuah Laporan yang berisikan akuntabilitas dan kinerja dari suatu instansi pemerintah. Untuk Pemerintah daerah tingkat propinsi dan Kota / Kabupaten instansi pemerintah adalah Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) diberikan hak dan tanggung jawab untuk mengelola sendiri administrasi dan keuangan.

Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggaran yang berjalan 1 tahun secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil. Dalam penyusunan suatu kegiatan belanja, dibuat suatu masukan mengenai besaran dana yang dibutuhkan, hasil sesuatu bentuk nyata yang diperoleh dari dana yang dikeluarkan. Manfaat diperoleh karena kegiatan belanja tersebut dilaksanakan serta dampak yang dihasilkan karena pelaksanaan suatu kegiatan belanja.

Pembuatan LAKIP suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase. misalkan dalam satu kegiatan target yang hendak dicapai adalah 100 orang yang akan terlatih, maka setelah kegiatan tersebut dilaksanakan berapa jumlah yang terlatih, apakah masih tetap 100 orang, kurang dari 100 orang atau mungkin lebih dari 100 orang.

Manfaat yang diperoleh dari penyusunan suatu LAKIP yaitu evaluasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah terhadap instansinya sendiri, sehingga pimpinan instansi tersebut dapat mengevaluasi kinerja dari instansi yang dipimpinnya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI mengucapkan selamat kepada Pemerintah yang telah mendapatkan penghargaan ini dan untuk terus meningkatkan evaluasi dalam akuntabilitas kinerja kedepannya. 

Walikota Sukabumi H. Mohamad Muraz, SH MM menegaskan bahwa, keberhasilan ini merupakan hasil dari kinerja aparatur Pemda Kota Sukabumi, Stakeholder dan seluruh masyarakat Kota Sukabumi. 

Bagi pemerintah daerah dan masyarkat kota Sukabumi, juara bukan harapan atau prioritas utama dalam mengikuti setiap kegiatan lomba, namun apabila dari hasil upaya keras selama ini selalu memperoleh tanggapan serius atau penghargaan dari pihak pemerintah pusat, itu merupakan suatu hal yang wajar, sebagai pemacu dan pemicu upaya mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ).