Prestasi

Prestasi Kota Sukabumi

PRESIDEN RI PANEN PADI HIBRIDA DI KELURAHAN SITUMEKAR

Sukabumi,

Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, melakukan panen raya padi hibrida jenis Bernas Prima di Kampung Jeruknyelap, Kelurahan Situmekar, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, Rabu 12 Nopember 2008. Dalam kegiatan tersebut Presiden didampingi sejumlah pejabat tinggi Negara, Gubernur Jabar, H. Ahmad Heryawan, Lc., dan Walikota Sukabumi, H. Mokh. Muslikh Abdusyukur SH., M. Si., disaksikan para kelompok tani dan undangan lainnya. 

Presiden RI, menyatakan merasa bangga dan puas terhadap kelompok Tani Harum I Kota Sukabumi yang telah mampu mengembangkan usaha taninya secara optimal. 

Ditegaskan Presiden, diera krisis gejolak harga yang serba tidak menentu, pemerintah berupaya keras secara berkelanjutan melalui Bulog untuk melindungi stabilitas harga yang terjangkau oleh masyarakat. Pemerintah, melalui Bank-Bank memberikan bantuan kredit kepada usaha mikro dan UKM dengan cara yang lebih mudah agar mereka dapat cepat mampu mengembangkan dirinya. 

“Dua krisis terjadi di Indonesia, pertama harga mitan yang meroket, tapi kini sudah mulai normal. Kedua, krisis harga pangan awal tahun lalu, banyak Negar-negara yang kesulitan pangan dan Indonesia dinilai oleh dunia mampu mengelola stabilitas harga lebih baik dibandingkan Negara-negara lain” ujar Presiden. 

Ditambahkan Presiden, krisis yang melanda Amerika Serikat yang meluas sampai ke Eropa dan keseluruh dunia termasuk Indonesia yang sedang giat-giatnya membangun kena getahnya. Siang malam Pemerintah bersama unsur-unsur yang lain tak henti-hentinya melakukan kiat-kiat untuk mengantisipasi itu semua yang menggangu stabilitas perekonomian kita. 

Dalam kegiatan Panen raya ini, dilakukan penandatanganan MoU kerjasama kemitraan pengembangan padi hibrida Bernas Prima antara PT. SAS dengan kelompok Tani dihadapan Direksi Bank Artha Graha dan Walikota Sukabumi. Selain itu, pada kesempatan ini, Presiden berkenan memberikan bantuan benih hibrida sebanyak 5 ton, pupuk Phonska sebanyak 10 ton, dan pupuk Petroganik sebanyak 10 ton kepada perwakilan kelompok tani. 

Kegiatan panen raya ditandai pemotongan padi oleh Presiden dan Ibu Ani Yudhoyono, diikuti oleh para pejabat negara, Gubernur Jabar, dan Walikota Sukabumi beserta ibu Isye Muslikh. Pada kesempatan tersebut, dengan disaksikan warga Kota Sukabumi yang memadati areal panen, Presiden mengangkat padi dan mengatakan, semoga hasil panen kita lebih baik, kemudian disambut ucapan Amiin oleh warga masyarakat.

KOTA SUKABUMI KEMBALI PEROLEH PIALA LAKIP TAHUN 2011

Sukabumi.

Kota Sukabumi kembali memperoleh nilai tertinggi, keluar sebagai Juara Pertama dengan katagori Baik (B) dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2011 , tepatnya hari selasa 21 Februari 2012 di Jakarta , Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar menyerahkan penghargaan kepada Walikota Sukabumi H. Mokh. Muslikh Abdussyukur, SH., M.Si , disaksikan unsure pejabat Kementerian, para Gubernur Bupati dan Walikota serta undangan lainnya.

Maksud dan Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) diketahuinya kegiatan yang telah dilaksanakan, Dapat diketahuinya perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut hasil pengolahan dan evaluasi dan Sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan tahun Berikutnya, serta tertibnya pengadministrasian hasil kegiatan. Sebagai bukti laporan program dan hasil kegiatan Instruksi Menteri Nomor 77 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas.. 

Diberlakukannya undang-undang nomor 32 tahun 2004, tentang pemerintahan daerah dan undang-undang nomor 25 tahun 1999, tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah telah memberikan kekuatan bagi pengembangan otonomi pemerintah daerah sesuai dengan prakarsa dan aspirasi masyarakatnya. Daerah telah diberi kewenangan yang utuh dan bulat untuk merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah.

Semangat reformasi dibidang politik pemerintahan dan pembangunan serta kemasyarakatan telah mewarnai upaya pendayagunaan aparatur Negara dengan tuntutan mewujudkan administrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan menerapkan prinsif-prinsif good governance (LAN dan BPKP, 200.1)

terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama guna mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-citanya dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan nyata, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara berdayaguna dan berhasilguna. Perlunya system pertanggung jawaban daerah yang diimplementasikan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan sebuah Laporan yang berisikan akuntabilitas dan kinerja dari suatu instansi pemerintah. Untuk Pemerintah daerah tingkat propinsi dan Kota / Kabupaten instansi pemerintah adalah Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) diberikan hak dan tanggung jawab untuk mengelola sendiri administrasi dan keuangan.

Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggaran yang berjalan 1 tahun secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil. Dalam penyusunan suatu kegiatan belanja, dibuat suatu masukan mengenai besaran dana yang dibutuhkan, hasil sesuatu bentuk nyata yang diperoleh dari dana yang dikeluarkan. Manfaat diperoleh karena kegiatan belanja tersebut dilaksanakan serta dampak yang dihasilkan karena pelaksanaan suatu kegiatan belanja.

Pembuatan LAKIP suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase. misalkan dalam satu kegiatan target yang hendak dicapai adalah 100 orang yang akan terlatih, maka setelah kegiatan tersebut dilaksanakan berapa jumlah yang terlatih, apakah masih tetap 100 orang, kurang dari 100 orang atau mungkin lebih dari 100 orang.

Manfaat yang diperoleh dari penyusunan suatu LAKIP yaitu evaluasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah terhadap instansinya sendiri, sehingga pimpinan instansi tersebut dapat mengevaluasi kinerja dari instansi yang dipimpinnya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI mengucapkan selamat kepada Pemerintah yang telah mendapatkan penghargaan ini dan untuk terus meningkatkan evaluasi dalam akuntabilitas kinerja kedepannya. 

Walikota Sukabumi H. Mokh. Muslikh Abdussyukur, SH., M.Si menegaskan bahwa, keberhasilan ini merupakan hasil dari kinerja aparatur Pemda Kota Sukabumi, Stakeholder dan seluruh masyarakat Kota Sukabumi. 

Bagi pemerintah daerah dan masyarkat kota Sukabumi, juara bukan harapan atau prioritas utama dalam mengikuti setiap kegiatan lomba, namun apabila dari hasil upaya keras selama ini selalu memperoleh tanggapan serius atau penghargaan dari pihak yang berkompenten atau pemerintah pusat, itu merupakan suatu hal yang wajar, sebagai pemacu dan pemicu upaya mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ). Menurut Kepala Kantor PDE, Arsip Daerah dan Humas Kota Sukabumi, Diar yang mendapatkan juara LAKIP untuk propinsi adalah Jawa tengah dan Kaltim dengan katagori C dan D 

ANUGERAH “LEADERSHIP MDGS AWARD”

 Sukabumi.

Menjelang tibanya tahun baru 2011, di Kota sukabumi, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, segenap aparatur Pemerintah secara terpadu dari mulai TNI, Polri, Satuan Polisi Pamong Praja,  Dinas Perhubungan ,  Pemadam kebakaran Pertahanan Sipil, Para medis,  Ormas Pemuda, Orari dan Rafi, mengikuti Gelar pasukan, dalam rangka pengamanan perjalanan malam tahun baru.dilanjutkan dengan Sholat magrib salat Isya berjamaah serta sujud syukur dan santapan rohani serta diisi pula dengan sambutan Walikota.

Selama pergantian tahun berlangsung Walikota Sukabumi, H. Mokh. Muslikh Abdussyukur, SH MSi bersama –sama unsure Muspida tidak hanya berada  dibelakang meja, beliau terjun langsung sidak kelapangan, untuk melihat dari dekat dalam upaya memacu  tingkat kesiagaan  para petugas dilapangan.

Malam pergantian tahun di wilayah hukum Pemerintah kota sukabumi, didominasi kalangan  kawula muda, dengan mengendarai kendaraan bermotor roda dua dan empat, memadati ruas-ruas jalan utama, termasuk riuhnya para pejalan kaki sambil meniupkan terompet mainan, sehingga mengundang  segenap jajaran aparat keamanan untuk meningkatkan kesiagaannya, dengan system buka- tutup dilakukan oleh Satuan Polantas   alhamdulillah arus lalin berjalan dengan tertib, aman dan lancar.

Ruas-ruas jalan yang banyak dipadati arus lalu lintas dan para pejalan kaki  antara lain,Jln. Achmad Yani  jalan Suryakencana, R. Syamsudin SH, Jln.Siliwangi , Jl. RA Kosasih , Jl. Kh. Achmad Sanusi  dan jln. Perintias kemerdekaan, jl. RE. Martadinata, Jl. Arif Rachman hakim, jl. Sudirman jl. Veteran dan  bermuara di lapangan merdeka.

Tidak hanya sebatas ruas-ruas jalan utama dan lapangan merdeka  yang banyak dipadati kerumunan massa pada setiap malam tahun baru  , termasuk Pasar Swalayan, Tempat-tempat  hiburan (Café) serta sejumlah pertokoan , penginapan banyak dipadati pengunjung dari dalam dan luar kota yang sengaja  untuk bermalam tahun baruan sekaligus menikmati udara segar kota sukabumi.

Kondisi demikian, tenyata menjadikan suatu peluang bagi  penjaja makanan kecil asongan ,Gungun, rizki, ujang, Haris dkk,  dan ketika dimintai keterangannya oleh Tim Berkot, “ Dalam bentuk apapun pagelaran yang dilangsungkan dilapangan merdeka yang jelas mengundang kerumunan orang banyak, ini merupakan suatu kesempatan untuk mengais rizki termasuk yang sudah menjadi rutinitas yakni  setiap minggu pagi, sebelum dan seusai pelaksanaan senam kesegaran jasmani”.

Memasuki detik-detik pergantian tahun, geliat semarak tiupan terompet dibarengi  penyulutan kembang api serta kepulan asap rokok  menghiasi ruang  angkasa bumi pertiwi kota sukabumi, sehingga tidak heran apabila pagi harinya pasukan kuning (petugas kebersihan) benar-benar disibukan untuk membersihkan seputar lapangan merdeka.

Baru saja memasuki tahun baru 2011, Karyawan-wati dan segenap lapisan masyarakat kota Sukabumi tiba-tiba terhentak, diselimuti  rasa haru dan bangga , ketika menerima informasi pada kesempatan apel pagi di halaman balaikota, bahwa Pemda  Kota Sukabumi    menerima penghargaan  berupa Leadership MDGs Award. Hampir setiap tahun dibawah kepeminpinan Walikota , H. Mokh. Muslikh Abdussyukur, SH MSi, Pemda Kota Sukabumi  banyak mengukir sejarah ,prestasi demi prestasi terus diraih,  baik dtingkat wilayah, Propinsi maupun nasional.

Sebenarnya bagi Pemda dan masyarakat kota  Sukabumi, juara bukan menjadi tujuan  utama dalam mengikuti setiap kegiatan lomba, namun apabila dari hasil upaya keras yang selama ini dilakukan selalu mendapat tanggapan serius dari pihak-pihak terkait atau pemerintah pusat, itu suatu hal yang wajar diberikan , sebagai pemacu dan pemicu Pemkot dan Pemkab secara kompetitip kearah yang lebih baik lagi.

Walikota Sukabumi H. Mokh. Muslikh Abdussyukur, SH., M.Si mengatakan,  penganugrahan MDGs Award merupakan keberhasilan semua pihak, yakni Pimpinan Daerah, Aparat Pemerintah, Dinas-Instansi dan Lembaga terkait, serta warga masyarakat, yang senantiasa pro-aktif mendukung sekaligus menyukseskan program Pembangunan Milenium atau Millennium Development Goals (MDGs) di Kota Sukabumi. 

Oleh karena itu Walikota megucapkan  terimakasih kepada seluruh lapisan masyarakat yang senantiasa pro-aktif mendukung sekaligus menyukseskan program MDGs di Kota Sukabumi, baik berupa moril maupun materil. "Tanpa adanya dukungan dari semua pihak, program MDGs yang dilaksanakan setiap tahun di Kota Sukabumi ini, tidak akan berjalan dengan baik.

Ditegaskannya, berbagai kebijakan yang digulirkan oleh pemerintah, baik Pemerintah Pusat dan Provinsi maupun Pemerintah Kota dan Kabupaten, senantiasa sejalan dengan tujuan pembangunan millennium. Hal tersebut dapat dilihat dari indikator kemajuan pembangunan yang digunakan, yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang merupakan hasil gabungan dari indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks daya beli, sebagai indikator sekaligus kontrol bagi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. 

Berbagai kebijakan yang diambil pemerintah , dalam upaya  meningkatkan nilai IPM, serta sejalan dengan tujuan pembangunan milleninium. Demikian pula maksud dan tujuan dilaksanakannya Otonomi Daerah (Otda) oleh pemerintah, diantaranya untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat, meningkatkan daya saing, dan meningkatkan pelayanan publik, termasuk meningkatkan berbagai aspek kehidupan warga masyarakat. target-target yang tercantum dalam tujuan pembangunan millennium, telah sejak lama dilaksanakan oleh pemerintah. Namun dengan adanya MDGs ini, dapat lebih meningkatkan komitmen pemerintah, khususnya dalam membangun bangsa dan negara.

Menko Kesra, HR Agung Laksono,saat menyerahkan  anugerah “Leadership MDGs Award”. Kepada Walikota Sukabumi H. Mokhamad Muslikh Abdussyukur, SH., M.Si., bersama 14 bupati/walikota se-Indonesia Selasa, 18 Januari 2011 di Studio V TVRI, menegaskan,  para kepala daerah yang menerima penghargaan “Leadership MDGs Award” ini dinilai telah melakukan program berkelanjutan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Milenium atau Millennium Development Goals (MDGs). Sebagaimana diketahui, MDGs merupakan kesepakatan 189 kepala negara melalui Deklarasi Millennium tahun 2000 di PBB. Pemerintah Indonesia sebagai salah satu negara yang menandatangani kesepakatan MDGs, berkomitmen untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan rakyat dengan mengacu pada tujuan dan target-target MDGs pada tahun 2015.

            14 bupati/walikota se-Indonesia yang menerima anugerah “Leadership MDGs Award”. yaitu Bupati Tasikmalaya H. Tatang Farhanul Hakim. Dua belas bupati/walikota lainnya, meliputi Bupati Gianyar Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, Bupati Boalemo H. Iwan Bokings, Bupati Ogan Ilir Mawardi Yahya, Bupati Jombang H. Suyanto, Bupati Gowa Ichsan Yasin Limpo, Bupati Jember MZA Djalal, dan Bupati Kepulauan Sula Ahmad Hidayat Mus. Penghargaan juga diterima Walikota Bau-Bau H. Mz Amirul Tamim, Walikota Pontianak H. Sutarmidji, Walikota Malang Peni Suparto, Walikota Palembang Eddy Santana Putra, dan Walikota Balikpapan H. Imdaad Hamid.

Ditegaskan  HR Agung Laksono  program MDGs juga harus dipahami oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan bahkan desa. Agung mengingatkan perlunya MDGs menjadi acuan bagi seluruh pimpinan pemerintah daerah dalam menjalankan program pemerintahannya. "Oleh karena itu, perankepemimpinan daerah sangat dibutuhkan. Penting sebagai ujung tombak pelaksanan kebijakan dan program pembangunan secara transformatif dalam berbagai bidang," ujar Menko Kesra. Sektor-sektor yang menjadi perhatian adalah dalam hal peningkatan pencapaian indeks pembangunan manusia (IPM), yaitu dalam bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Ditegaskan pula, bupati dan walikota adalah agen perubahan yang sangat penting dalam proses pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Pimpinan Leadership Park Institute, Danang Girindrawardana, mengatakan, “Leadership MDGs Award” ini sudah dimulai sejak tahun 2009. Ini merupakan salah satu bentuk upaya apresiatif bagi kepemimpinan di daerah yang dinilai mampu mengaktualisasikan komitmen pembangunan secara berkelanjutan yang sejalan dengan delapan tujuan pemabangunan millenium. Dikatakan pula, tujuan penting dari agenda penghargaan ini adalah mendukung kinerja pemerintah, dalam hal ini adalah Menko Kesra, melalui pembinaan dan apresiasi tinggi bagi para pemimpin pemerintah daerah. Dengan program apresiaisi ini diharapkan para pemim[in pemerintahan daerah terus menerus terpacu mengejar pencapaian tujuan MDG's Indonesia pada tahun 2015.  

 SDN SURYAKENCANA CBM KOTA SUKABUMI JUARA I LOMBA LSS TINGKAT PROPINSI JAWA BARAT

Sukabumi,

Program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), bagi Pemerintah Kota Sukabumi merupakan salah satu program yang sangat strategis, dengan dasar pemikiran, dengan basis sasaran para siswa di sekolah, UKS merupakan media pembelajaran yang tepat, khususnya dalam upaya mengenalkan dan membiasakan sejak dini warga masyarakat, untuk terbiasa hidup sehat, sekaligus dapat bekerja sama dalam pengelolaan lingkungan hidup di sekitarnya. 

Demikian  dikemukakan Wakil Walikota Sukabumi, DR. H. Mulyono, MM pada acara penerimaan Tim Penilai Lomba Sekolah Sehat tingkat propinsi jawa Barat rabu, 23/11 2011  di lapangan upacara SDN CBM Suryakencana , dengan dihadiri unsure Kepala Organisasi perangkat daerah, Ketua TP. PKK, Dharma Wanita ,Camat, Ka Polsek Dan Ramil, Kepala Kelurahan para Kepala Sekolah dan unsure pendidik, siswa-siswi  serta undangan lainnya.

Melalui program Trias UKS “ ungkap “  DR.  H. Mulyono, MM  terdiri dari ,  Pendidikan Kesehatan, Pelayanan Kesehatan dan Penyuluhan Lingkungan Sehat, diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan warga masyarakat, yang tentunya dapat berpengaruh terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selain itu, melalui Trias UKS, juga diharapkan dapat mendorong upaya pencapaian program Kota Sukabumi Sehat, Jawa Barat Sehat, dan Indonesia Sehat. Ketiga, kondisi warga masyarakat yang sehat, selain akan mencerminkan keberhasilan pembangunan, juga dapat menjadi aset berharga bagi Pemerintah Kota Sukabumi, khususnya dalam menghadapi berbagai tantangan dan problematika pembangunan, pada masa mendatang yang semakin kompleks.

           Ditegaskannya “Upaya  menunjang kelancaran dan keberhasilan program UKS di Kota Sukabumi, telah digulirkan beberapa kebijakan. Antara lain Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 288 Tahun 2003, Tentang Bebas Rokok di setiap lingkungan sekolah, dan Peraturan Daerah (Perda) Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2004, Tentang Pendalaman Materi Pendidikan Agama Islam pada sekolah umum di Kota Sukabumi. Sedangkan upaya dalam memupuk jiwa yang sehat sejak dini, di Kota Sukabumi ditempuh melalui pengembangan nilai kejujuran, ketaatan pada aturan dan tanggungjawab, serta pengembangan program Kantin Kejujuran. 

                 Tim Penilai  diterima  Wakil Walikota di ruang utama  bersama   Pimpinan DPRD, unsur Muspida, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) dan sekaligus  Tim penilai  melakukan peninjauan ke ruang Sekretariat  TP UKS Kota dan ruang Sekretariat TP. UKS Kecamatan Cikole , kemudian langsung menuju SDN Suryakencana CBM.

Kehadiran Tim Penilai di SDN Suryakencana CBM , disambut antusias   warga sekolah melalui prosesi  adat parahiangan   menuju podium kehormatan dalam rangka  mengikuti upacara penerimaan yang diwarnai dengan penampilan Rampak gendang, Degungan , Paduan suara  serta  penampilan keterampilan siswa-siswi  secara atraktif  dalam   PBB ( Peraturan Baris Berbaris ).

Ketua Tim Penilai LSS tingkat ppropinsi Jawa Barat  Yusuf Sofyan menegaskan  Sekolah Sehat (LSS)   telah merubah  Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) siswa. Siswa sekolah yang mengikuti LSS bukan hanya memiliki pengatahuan tentang  hidup bersih, tapi juga mampu mengaplikasikannya.  

Dari hasil  pengamatan  Yusuf Sofyan siswa sekolah yang mengikuti LSS sudah menunjukkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), termasuk SDN Suryakencaba CBM Kota sukabumi. , terampil dalam menjelaskan bagaimana PBHS.  “Sudah terbentuk PBHS pada diri siswa. Fasilitas PHBS, administrasi dan wawasan tentang PHBS cukup bagus,”

 Ketua Tim Penilai berharap, perilaku tersebut bukan hanya untuk siswa yang sekolahnya mengikuti LSS. Tapi bisa diterapkan diluar sekolah, seperti di rumah dan ditularkan kepada siswa sekolah lain, bahkan masyarakat. “SDN Suryakencana CBM Kota Sukabumi dijadikan contoh. Kalau ada sekolah lain yang ingin siswanya PHBS lihat sekolah ini,” ujarnya.

Sekolah tersebut, kata Yusuf, merupakan  satu diantara dua SD yang dijadikan ikon Jabar unt uk  sekolah sehat  selain SD di Kabupaten  Indramayu. Bahkan sudah mencapai  tingkat tertinggi dari empat strata dalam penilaian LSS. “Ada empat strata, minimal, standar, optimal  dan paripurna. Sekolah ini sudah mencapai strata Paripurna, fasilitas lengkap dan dimanfaatkan,”

Dikatakannya, masih ada yang harus dibenahi. Hal itu untuk mengantisipasi jika masuk LSS tingkat Nasional. Selain pengetahuan siswa tentang PHBS, ruang belakang sekolah, laboratorium komputer dan kantin harus dibenahi.”Ruang belakang perlu dibenahi, sirkulasi kantin masih kurang dan agak gelap, komputer harus dilengkapi dengan peredam radiasi,karena berbahaya terhadap mata,” 

Selain itu, yang tidak kalah pentingnya, kata Yusuf, PHBS bukan hanya ketika dalam perlombaan saja. Tapi harus berkelanjutan. “Yang dikhawatirkan selesai  lomba selesai PHBS-nya. PHBS harus konsisten dan berkelanjutan. Tidak berhenti,” 

       Kepala SDN Suryakencana CBM Kota Sukabumi,H.Asep R.Wirria mengatakan, meski persiapannya cukup singkat, namun fasilitas yang menjadi kriteria penilaian bisa dipenuhi. Termasuk dalam pembekalan siswa terhadap PHBS.

Dijelaskannya, empat unggulan sekolah yang dipimpinnya dalam mengikuti lomba tersebut. Diantaranya, buku saku. Setiap siswa dilengkapi dengan buku saku sebagai catatan harian. “Suatu waktu  ada interaktif antara guru dengan siswa. Dalam interaktif itu ada pertanyaan guru yang harus dijawab oleh siswa. Dialog ituharus dicatat dalam buku saku,” tandasnya. 

70 KABUPATEN/KOTA DAPAT PENGHARGAAN WTN, TERMASUK KOTA SUKABUMI

JAKARTA -- 

Sebanyak 70 kabupaten/kota menerima penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) dari Menteri Perhubungan (Menhub) Fredy Numberi. Para daerah penerima terbagi dalam beberapa kategori. Seluruh daerah penerima penghargaan dinilai berhasil membangun sektor transportasi yang mendukung aktivitas perekonomian masyarakat di daerahnya masing-masing.

Masing-masing bupati/walikota menerima penghargaan, yang diserahkan oleh Menhub Fredy Numberi  di Gedung Kementrian Perhubungan (Kemenhub), Jakarta, Rabu (20/7). Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Suroyo Alimuso menjelaskan, penilaian dilakukan melalui proses berjenjang, dimulai penilaian administrasi dari provinsi. Tim penilai dari Kemenhub yang melibatkan Kementrian PU, kepolisian, Kemendagri, Kemendiknas, Jasa Raharja, akademisi, dan ormas yang konsen ke masalah transportasi, juga melakukan tinjauan lapangan. Dari 77 kabupaten/kota yang masuk nominasi, akhirnya terpilih para pemenang yang terbagi dalam beberapa kategori (lihat daftar pemenang).

Menhub Fredy Numberi dalam kata sambutannya mengatakan, para bupati/walikota penerima penghargaan WTN dinilai telah berhasil membuat terbosan-terobosan baru di sektor transportasi dan angkutan, yang bisa menunjang pertumbuhan ekonomi di daerahnya masing-masing. Secara simbolis, Kemenhub juga menyerahkan bantuan sejumlah bus ke sejumlah bupati/walikota, yang akan dipergunakan untuk bus angkutan anak sekolah.

Daftar Kabupaten/Kota Penerima Penghargaan WTN 2010
Kota Metropolitan: Surabaya, Kota Besar: Pekanbaru, Surakarta. Kota Sedang: Probolinggo (Jatim), Kota Sukabumi (Jabar), Mojokerto (Jatim), Tarakan (Kaltim), Madiun (Jatim), Lumajang (Jatim), Badung (Bali). Kota Kecil : Kab.Langkat (Sumut), Kab.Wajo (Sulsel), Kota Padang Panjang (Sumbar), Kab. Pesisir Selatan (Sumbar), Kab.Klungkung (Bali), Kab.Karang Asem (Bali).

 Kota Penerima Piala WTN Kategori Angkutan Tahun 2010
Kota Metropolitan : Semarang (Jateng), Bandung (Jabar), Palembang (Sumsel).

Kota Penerima PialaWTN Kategori Lalulintas. Kota Besar: Balikpapan (Kaltim). Kota Sedang: Jepara (Jateng), Tebing Tinggi (Sumut). Kota Kecil : Kab.Mojokerto (Jatim), Kab, Tulungagung (Jatim), Kota Pariaman (Sumbar), Kota Tuban (Jatim).

Kota Penerima Plakat WTN Tahun 2010. Kota Metropolitan : Makassar (Sulsel), Bogor (Jabar), Kota Besar : Denpasar (Bali), Padang (Sumbar), Samarinda (Kaltim). Kota Sedang : Kota Payakumbuh (Sumbar), Kab. Bone (Sulsel), Kab,Klaten (Jateng), Kota Cimahi (Jabar), Kota Parepare (Sulsel), Kota Binjai (Sumut), Kota Tegal (Jateng), Kab, Cianjur (Jabar). Kota Kecil : Kab.Buleleng (Bali), Kab. Sragen (Jateng), Kab, Ciamis (Jabar), Kab, Sinjai (Sulsel), Kab. Boyolali (Jateng), Kota Solok (sumbar), Kab.Barru (Sulsel), Kab, Kolaka (sultra), Kab, Magetan (Jatim), Kab.OKU Timur (Sumsel), Kab.Muara Enim (Sumsel), Kab.Banyumas (Jateng), Kab. Sidoarjo (Jatim), Kab.Kutai Kertanegara (Kaltim), Kab.Pasaman (Sumbar), Kab,Bangli (Bali), Kab.Lombok,  Timur (NTB), Kab,Sumbawa (NTB), Kab,Tabanan (Bali), Kab.Gianyar (Bali), Kab.Lamongan (Jatim), Kota Sibolga (Sumut), Kab.Tabalong (Kalsel), Kab,Probolnggo (Jatim). Sumber: Dirjen Perhubungan Darat, Kemenhub

WALIKOTA SUKABUMI TERIMA PENGHARGAAN KOTA SEHAT DARI MEKES RI.

KOTA SEHAT, APA ITU?

 Sukabumi.

Kota Sehat secara sederhana dapat diartikan sebagai kota yang situasi dan kondisinya menjamin seluruh penduduknya agar dapat melaksanakan tugas dan aktifitas masing-masing dengan baik dan produktif. 

Sebagai gambaran Departemen Kesehatan telah merumuskan pengertian Kota Sehat sebagai suatu kota yang secara terus menerus berupaya meningkatkan kualitas lingkungan fisik dan sosialnya melalui pemberdayaan potensi masyarakat agar dapat memaksimalkan seluruh potensi kehidupan baik secara bersama maupun mandiri.

Pengertian kota sehat dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang. Bisa dipandang sebagai tujuan yang ingin dicapai. Artinya bahwa kota sehat adalah kota yang dapat membuat penduduknya terpenuhi fasilitas umumnya, merasa aman dan tenteram, terjamin keselamatannya; hidup harmonis antar keragaman suku, agama; pelayanan umum yang memuaskan; bersih, indah, bebas polusi dan sebagainya. Atau dapat pula dipandang sebagai suatu gerakan atau movement dari seluruh penduduknya, suatu tekad dan keinginan dari seluruh penduduk untuk menjadikan kotanya menjadi Kota Sehat. Pengertian atau rumusan mana yang akan diambil seyogyanya disepakati dulu oleh penduduk kota yang bersangkutan. 

Untuk merancang suatu Kota Sehat, harus ada aspek-aspek yang menjadi perhatian/ concern dari penduduknya. Sebagai contoh, ada 3 aspek yang perlu ditinjau yaitu : pertama Aspek Ekonomi, kedua Aspek Sosial dan ketiga Aspek Fisik.

Aspek Ekonomi mencakup antara lain faktor : Tenaga kerja, Buruh, Industri, Keselamatan dan kesehatan Kerja, Perdagangan serta sumber energi yang dibutuhkan.

Aspek Sosial mencakup antara lain : Keamanan/ ketenteraman masyarakat, Makanan, Entertainment, Olah raga/ rekreasi, Napza (Narkotika, psikotropika dan zat adiktif), Nilai Keluarga, Tourisme, Agama, Kesehatan, Pendidikan, Seni dan Budaya.

Aspek Fisik mencakup antara lain : Lingkungan, Perumahan, Taman, Sungai, Transportasi, Jalan, Bangunan, Pabrik, Drainase, Penyediaan Air Bersih dan Sistem Pembuangan Sampah.

Aspek-aspek dan faktor-faktor ini dapat saja bertambah atau berkurang, tergantung pandangan/ keinginan penduduk kota Pontianak. Pendapat, saran dan pandangan masyarakat perlu diinventarisasi. 

Persiapan dan tahapan menuju Kota Sehat

Persiapan yang pertama adalah menampung masukan dan saran dari masyarakat. Kegiatan ini memang perlu dilakukan, paling tidak untuk menyamakan pendapat, pandangan dan menyatukan gerak dan langkah menuju Kota Sehat. Inventarisasi masalah-masalah yang dirasakan penduduk, serta keinginan/ harapan penduduk terhadap kotanya, apa yang dapat mereka kerjakan untuk mencapai Kota Sehat. Caranya bisa dengan dengan wawancara, survey, diskusi dan sebagainya. Pelaksananya, serahkan kepada masyarakat melalui kelompok/ organisasi yang ada. Pemerintah, mungkin hanya sebagai fasilitator saja. 

Tahapan berikutnya adalah membuat tujuan/ visi serta misi Pontianak Kota Sehat dan dilanjutkan dengan menyusun Rencana Kegiatan yang mencakup tujuan, sasaran, waktu, pelaksana, dana, mitra kerja serta Evaluasi. Untuk tahapan ini, peran pemerintah tentu lebih besar atau perlu dibentuk semacam “forum” yang mampu menjalin kerja sama antar masyarakat, pemerintah dan swasta serta dapat menampung aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah secara seimbang dan berkelanjutan. 

Dengan tahapan yang demikian, diharapkan “Pontianak Healthy City” akan mendapat dukungan dari seluruh penduduk.

WALIKOTA SEMARANG KAGUM ATAS KEPEMIMPINAN WALIKOTA SUKABUMI SELAKU KETUA APEKSI PERIODE 2009-2011

Sukabumi,

Walikota Sukabumi H. Mokh. Muslikh. Abdussyukur akhirnya meng-estapetkan jabatannnya sebagai ketua Komisariat Wilayah (Muskomwil) III Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) kepada Walikota Semarang Jawa Tengah, H. Sumarno untuk masa periode 2011-2014. Dalam Perhelatan Musyawarah Korwil III Apeksi, di Kota Bekasi (5/05) kemarin, tepatnya di ruang Pertemuan disalah satu Hotel Berbintang di Bekasi. Dimana kegiatan itu dibuka dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Lex Laksmana mewakili Gubernur Jawa Barat.

Walikota Semarang Jawa Tengah, H. Sumarno mengungkapkan dirinya merasa kagum selama kepemimpinan Muslikh Abdusyukur. Apeksi Komwil III banyak meraih prestasi. Diantaranya berhasil meraih penghargaan dari sisi evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang lakukan Kementerian Dalam Negeri RI pada Hari Otonomi Daerah. Kepada Ke 7 kota yang tergabung dalam Komwil II Apeksi diantaranya, Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Banjar, Kota Yogyakarta, Kota Cimahi, Kota Sukabumi dan Kota Bogor. 

Dari 25 Walikota yang tergabung dalam Apeksi Komwil III dari 5 propinsi, hanya 18 Walikota yang hadir sedangkan sisanya beralasan datang dan hanya mewakili karena ada kegiatan dinas. Agenda Muskomwil III Apeksi selama 3 hari tersebut, selain memilih ketua baru juga membahas beberapa permasalahan aktual seperti pengimplementasian tata ruang kota. Adapun tema yang diusulkan Melalui Muskomwil III Apeksi Tahun 2011 Kita Tingkatkan Kerjasama Implementasi Tata Ruang Menuju Kemandirian Daerah. 

Walikota Sukabumi H. Mokh. Muslikh. Abdussyukur mengatakan, dirinya mengucapkan terimakasih kepada dukungan semua Walikota yang tergabung dalam Apeksi Komwil III dan para staf serta DPRD Kota Sukabumi yang telah membantu selama bertugas sebagai ketua Apeksi Komwil III periode 2008-2011. “Saya tidak mungkin mencalonkan lagi karena masa kerja sebagai ketua Apeksi 3 tahun, sedangkan jabatan saya sebagai Walikota Sukabumi tinggal 2 tahun lagi. Saya juga setuju dengan terpilihnya saudara Sumarno menjadi pengganti saya kedepan, selain masa jabatannya 5 tahun lagi dan masih muda serta mempunyai visi yang bagus,” katanya saat ditemui usai kegiatan. 

Dijelaskan Muslikh, dengan terpilihnya dirinya menjabat sebagai ketua Apeksi Komwil III periode 2008-2011 secara tidak langsung sebagai penghargaan terhadap Pemerintah Kota Sukabumi dan diperhitungkan sehingga prestasi yang diraih oleh Kota Sukabumi dapat dikenal daerah-daerah lain. Karena bagaimanapun mereka tahu prestasi pendidikan, kesehatan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) di Kota Sukabumi seperti apa. 

Bahkan sebagai bentuk apresiasi kepada 7 kota yang tergabung sebagai anggota Apeksi Komwil III yang berhasil meraih penghargaan dari sisi evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri RI pada Hari Otonomi Daerah XV di Kota Bogor beberapa waktu lalu, Komisariat Apeksi wilayah III memberikan penghargaan berupa piagam. Ke 7 kota tersebut diantaranya, Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Banjar, Kota Yogyakarta, Kota Cimahi, Kota Sukabumi dan Kota Bogor. 

Lebih lanjut Muslikh mengungkapkan, kedepan seluruh kota yang tergabung dalam Apeksi Komwil III dapat bersinergi dan saling sharing untuk mengadopsi program apa saja yang bisa diterapkan di wilayahnya masing-masing. “Sehingga nantinya program yang kita keluarkan bukan hanya bermanfaat untuk kota kita saja, melainkan juga bisa diadopsi oleh daerah lain,” ungkapnya. Muslikh berharap, agar ketua Apeksi Komwil.

WALIKOTA SUKABUMI MENDAPAT PENGHARGAAN DARI PRESIDEN RI DI BIDANG SIAK

Sukabumi.

Puncak acara peringatan Hari Anak Nasional (HAN) tahun 2006, tingkat nasional dilangsungkan 23Juli  di gedung Saksono Langso Budoyo Taman Mini Indonesia Indah dan kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudoyono, para pejabat tinggi negara, para Bupati Walikota yang mendapat penghargaan dalam pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ( SIAK). 

Pada kesempatan tersebut Walikota Sukabumi, H. Mokh Muslikh Abdussyukur, S.H., M.Si, bersama Walikota/Bupati Bogor, Walikota Cimahi, Bupati Majalengka, Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Sumedang, sebagai duta dari provinsi Jawa Barat menerima pengharagan dari Presiden Republik Indonesia, karena menurut pandangan pemerintah pusat, kota Sukabumi termasuk kota yang sikap tanggap, responsip terhadap segala permasalahan yang berkembang dewasa ini, termasuk dalam menyikapi Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 88 Tahun 2005, PerMendagri Nomor 27 Tahun 2005, yang sikap cepat ditindaklanjuti oleh pemerintah kota Sukabumi, melalui penerbitan Perda Nomor 4 Tahun 2005 , tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ( SIAK). 

Kota/kabupaten yang menerima penghargaan selain Kota Sukabumi, adalah untuk kota diantaranya Kota Makasar, Banjar Baru, Semarang, Magelang, Yogyakarta, Bogor, Banjar, Cimahi, Banda Aceh. Sedangkan untuk kabupaten, Sidenreng Rappang, Wajo, Pangkep, Enrekang, Sinjai, Polewali Mamasa, Mamuju Utara, Hulu Sungai Utara, Barito Kuala, Kendal, Semarang, Tegal, Kudus, Karanganyar, Klaten, Cilacap, Boyolali, Batang, Ngada, Kulon Progo, Bogor, Sumedang, Kuningan, Seluma, Agam, Tapin, Hulu Sungai Tengah, Halmahera Selatan, Tanjung Jabung Jabar dan Gianyar. 

Penghargaan tersebut diberikan kepada para Walikota/Bupati yang telah menerbitkan Perda tentang akta kelahiran gratis bertepatan dengan puncak acara peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2006 tanggal 23 Juli 2006, hal tersebut sesuai dengan radiogram dari Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor B-1452/Dep.IV/KPP/7/2006, tanggal 12 Juli 2006. 

Pembuatan KTP nasional dan pemberian Akte kelahiran gratis melalui SIAK di kota Sukabumi, telah dilaksanakan sejak bulan Januari 2006, dan hingga saat ini lebih kurang mencapai 100 anak yang telah mendapatkan pelayanan ata kelahiran gratis. Sementara anak yang mendapatkan pelayanan gratis ini, bilamana melaporkan tepat waktu dengan masa tenggang terhitung dari 0 sampai dengan 60 hari. 

 Walikota, H. Mokh. Muslikh Abdussyukur S.H., M.Si., menegaskan, Pemerintah kota Sukabumi seiring dengan tuntutan yang ada, telah melakukan reformasi birokrasi, yakni dari penguasa menjadi pelayanan masyarakat, aspiratif, responsif, transparan dan akuntabel, sehingga sudah menjadi kewajiban di era reformasi globalisasi ini bagi pemerintah kota Sukabumi untuk melakukan mutu pelayanan cepat, tepat dan akurat serta terpercaya kepada masyarakat. Kendati disana sini, atau ditingkat aplikasi masih terdapat kekurangan, karena masih dihadapkan kepada masalah software, hardware dan brainware akan tetapi tengah berupaya keras dengan diikuti dengan niatan yang tulus, sekuat tenaga untuk dapat membenahi itu semua dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat

KOTA SUKABUMI RAIH PENGHARGAAN KLA KATEGORI MADYA DARI PRESIDEN RI

Sukabumi.

Kota Sukabumi, meraih penghargaan (KLA) Kategori Madya, dari Presiden RI. Penghargaan tersebut diserahkan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Linda Amalia Sari Gumelar, kepada Walikota Sukabumi, H. Mokhamad Muslikh Abdussyukur, S.H., M.Si., beserta 13 Bupati dan Walikota se Indonesia, hari Sabtu malam, 23 Juli 2011, di Jakarta. 

Seperti dijelaskan Menteri Negara PPPA RI, diserahkannya penghargaan tersebut, merupakan salah satu bentuk nyata apresiasi Pemerintah Pusat, kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota Laik Anak (KLA), yang senantiasa melaksanakan upaya konkret, terhadap pemenuhan hak sipil anak dan masa depan anak. 

Dikatakannya, Pemerintah Kabupaten dan Kota yang mendapat penghargaan tersebut, berdasarkan hasil penilaian secara objektif dan transparan oleh Tim Independen, yang terdiri dari para pakar anak, akademisi pemerhati anak, dan praktisi anak. 

 Walikota Sukabumi, H. Mokhamad Muslikh Abdussyukur, S.H., M.Si., dalam kesempatannya menyatakan merasa bangga dan gembira, atas diraihnya penghargaan tersebut. Karena dalam penilaian tersebut, Kota Sukabumi tidak melaksanakan persiapan secara khusus. 

Dikatakannya, Pemerintah Kota Sukabumi, selama ini hanya melaksanakan berbagai program dan kegiatan, khususnya yang berkaitan dengan perawatan, kesehatan dan keselamatan anak. Hasilnya cukup memuaskan dan menggembirakan semua pihak. Karena Kota Sukabumi, mendapat apresiasi dari Pemerintah Pusat, dengan memberikan penghargaan KLA. 

Yang sangat membanggakan dan menggembirakan semua pihak, seperti diungkapkan Walikota Sukabumi, karena Kota Sukabumi merupakan satu-satunya Kota dan Kabupaten di Jawa Barat, yang mendapat penghargaan tersebut dari Pemerintah Pusat. 

Walikota Sukabumi mengharapkan, dengan diraihnya penghargaan tersebut, dapat menjadi motivasi bagi seluruh instansi dan lembaga terkait, termasuk segenap lapisan warga warga Kota Sukabumi, khususnya dalam melakukan perawatan, kesehatan dan keselamatan anak, sejak dalam kandungan.

WALIKOTA SUKABUMI DAPAT PENGHARGAAN BHAKTI KOPERASI DAN UKM

Sukabumi.

Walikota Sukabumi, H. Mokhamad Muslikh Abdussyukur, S.H., M.Si., memperoleh penghargaan Bhakti Koperasi dan UKM, dari Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) RI. Selain Walikota Sukabumi, juga Bupati Majalengka, Bupati Bogor, Walikota Cimahi, Wakil Walikota Bandung, dan Ketua Koperasi Permata Kabupaten Kuningan, mendapat penghargaan yang sama. Sedangkan Ketua KSP Rukun Ikhtiar Kota Bandung, mendapat penghargaan Satya Lancana Wira Karya, dan Ketua KPKB Kota Bandung, mendapat penghargaan Koperasi Berprestasi dan Award Nasional. 

Penghargaan tersebut, diserahkan Gubernur Jawa Barat, H. Ahmad Heryawan, Lc., pada Peringatan Ke-64 Hari Koperasi Tingkat Provinsi Jawa Barat, dan Pembukaan Gelar Produk Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) se Provinsi Jawa Barat, hari Kamis, 14 Juli 2011, bertempat di Lapangan Merdeka Kota Sukabumi. 

Selain itu, Gubernur Jawa Barat, juga menyerahkan penghargaan kepada 5 Tokoh Koperasi se Jawa Barat, 5 Koperasi Berprestasi se Jawa Barat, dan bantuan kepada 6 koperasi se Jawa Barat, diantaranya Koperasi Wanita Sukabumi (Kopwansi) Kota Sukabumi, masing-masing sebesar 25 juta rupiah, serta bantuan sosial kepada 6 koperasi se Jawa Barat, diantaranya Koperasi Wanita Sejahtera Kota Sukabumi, masing-masing sebesar 15 juta rupiah. 

 Walikota Sukabumi, H. Mokhamad Muslikh Abdussyukur, S.H., M.Si., dalam kesempatan tersebut menyerahkan bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada 25 ribu 95 orang dari BRI Cabang Sukabumi, dengan total kredit sebesar 125 milyar 63 juta 733 ribu rupiah, secara simbolis diwakili oleh 5 orang perwakilan. Selanjutnya dari Bank Jabar-Banten, kepada 2 orang perwakilan sebesar 250 juta rupiah, dan dari Bank Mandiri Syari’ah, kepada 2 orang perwakilan sebesar 30 juta rupiah. 

Hadir dalam kesempatan tersebut, Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM Kementerian Negara Koperasi dan UKM RI, unsur Muspida Provinsi Jawa Barat, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Bupati dan Walikota se Jawa Barat, Pimpinan dan Anggota DPRD se Jawa Barat, unsur Muspida Kota Sukabumi, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kota Sukabumi, Ketua Kadin, Pengusaha dan Entitas KUMKM, serta undangan lainnya.

PEMKOT SUKABUMI KEMBALI DAPAT PENGHARGAAN DARI PEMERINTAH PUSAT

Sukabumi.

Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi, kembali mendapat penghargaan dari Pemerintah Pusat. Penghargaan yang diraih Pemerintah Kota Sukabumi kali ini, yakni dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, sebagai peringkat ke-9 terbaik Penyelenggaraan Pemerintahan Kota yang berprestasi paling tinggi secara nasional, dari 23 Pemerintah Kota se Indonesia yang dinilai. Penghargaan tersebut diserahkan Kemendagri RI, kepada 23 Pemerintah Kota se Indonesia, yang dinilai memiliki kinerja terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan kota. 

Sedangkan penetapan peringkat terbaik pemerintah kota tersebut, tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri RI, Gamawan Fauzi, Nomor 120-276 Tahun 2011. Selain itu, dalam SK tersebut, juga ditetapkan 10 besar terbaik Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang berprestasi paling tinggi secara nasional, dan 3 besar terbaik Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi yang berprestasi paling tinggi secara nasional. 

Penetapan peringkat terbaik kota, kabupaten dan provinsi tersebut, dibacakan oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri RI, Djohermansyah Djohan, pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-15 Otda Tingkat Nasional, yang diselenggarakan di Plaza Balaikota Bogor, hari Senin, 25 April 2011. Peringatan HUT Ke-15 Otda tersebut, dihadiri langsung oleh Wakil Presiden RI, Budiono, para Gubernur, para Bupati dan Walikota, unsur Muspida, para pejabat TNI, Polri dan Sipil, serta undangan lainnya. 

Adapun peringkat 10 besar terbaik Penyelenggaraan Pemerintahan Kota yang berprestasi paling tinggi secara nasional tersebut, terdiri dari Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Banjar, Kota Yogyakarta, Kota Cimahi, Kota Sawahlunto, Kota Probolinggo, Kota Mojokerto, Kota Sukabumi, dan Kota Bogor. 

Sementara peringkat 10 besar terbaik Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang berprestasi paling tinggi secara nasional, terdiri dari Kabupaten Jombang, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Sragen, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Kulon Progo. 

Sedangkan 3 besar terbaik Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi yang berprestasi paling tinggi secara nasional tersebut, terdiri dari Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Jawa Tengah.

KOTA SUKABUMI MASUK NOMINATOR PENERIMA PENGHARGAAN IGA TAHUN 2010

Sukabumi.

Kota Sukabumi, masuk nominator penerima penghargaan Innovative Government Award (IGA) Tahun 2010, dari Kementerian Dalam Negeri. Berkaitan dengan hal tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri, Diah Anggraeni, mengucapkan selamat kepada Walikota Sukabumi, H. Mokhamad Muslikh Abdussyukur, S.H., M.Si., tepatnya pada Seminar Sosialisasi IGA, hari Selasa, 21 September 2010, bertempat di Gedung Kementerian Dalam Negeri Jakarta. 

Kota Sukabumi menjadi salah satu nominator penerima penghargaan IGA Tahun 2010, dari 30 Kota dan Kabupaten se Indonesia, karena Kota Sukabumi secara inovatif mampu mengembangkan Integrasi Pengelolaan Sampah, serta . Adapun ke-30 Kota dan Kabupaten se Indonesia yang menjadi nominator penerima penghargaan tersebut, yakni Kota Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kota Sawahlunto, Kabupaten Solok, Kota Batam, Kabupaten Bangka, Kabupaten Lebak, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Sragen. Selanjutnya Kota Surakarta, Kabupaten Kebumen, Purbalingga, Kota Malang, Jember, Ponorogo, Tulungagung, Kota Pontianak, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Palangkaraya. Kemudian Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Gianjar, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Gowa, Kota Baubau, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Boalemo, Kota Ambon, dan Kabupaten Raja Ampat. 

Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, dalam sambutannya yang disampaikan Sekjen Kementerian Dalam Negeri, Diah Anggraeni menjelaskan, pemberian penghargaan tersebut, merupakan salah satu kegiatan Kementerian Dalam Negeri, yang dilaksanakan sejak tahun 2007, sebagai bentuk pelaksanaan pembinaan terhadap Pemerintah Kota dan Kabupaten di Indonesia.

Dikatakannya, dari 30 Kota dan Kabupaten yang menjadi nominator penerima penghargaan tersebut, akan diseleksi kembali oleh Tim Tenaga Akhli, menjadi 12 nominator penerima, untuk selanjutnya diseleksi kembali, sekaligus ditetapkan menjadi 4 Kota dan Kabupaten, sebagai penerima penghargaan tersebut. Dikatakan pula, ke-4 Kota dan Kabupaten penerima penghargaan tersebut, menurut rencana akan diumumkan oleh Menteri Dalam Negeri, pada bulan Oktober 2010 mendatang. 

Selain itu juga dijelaskan, Kementerian Dalam Negeri telah memberikan penghargaan tersebut sejak tahun 2007, kepada Pemerintah Kota dan Kabupaten, yang memiliki terobosan dan kegiatan inovatif, yang berdampak secara nasional. Diantaranya dalam bidang Tata Kelola Pemerintahan Daerah, Peningkatan Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat, dan Peningkatan Daya Saing Daerah.