Pemerintah Kota Sukabumi Sikapi Ekonomi Kreatif

Sukabumi,

Berbagai prestasi banyak diraih oleh Pemerintah dan  masyarakat Kota Sukabumi dari mulai Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Lomba sekolah sehat, Sekolah Berbudaya Lingkungan (SBL), Penghargaan Piala Adipura, Wahana Tata Nugraha (WTN), Kota Layak Anak, Kota Sehat, Anugrah Kepedulian  Pendidikan (AKP), Anugrah Parahita Ekapraya (Ape) dibidang Jender serta masih banyak prestasi-prestasi lain yang telah diraih baik dingkat provinsi maupun nasional.

Asisten Prekonomian dan Pembangunan Setda, Drs. H. Ipin Syaripin, MSi pada acara Sarasehan Pembahasan pembentukan Tim Koordinasi Pengembangan ekonomi kreatif Kota Sukabumi yang dilangsungkan 24/12) 2013 di Gallery Sukuraga jalan Sriwidari dengan diikuti Kepala bagian Prekonomian Gabril M. Sukarman , Organisasi Perangkat daerah terkait dan sejumlah kalangan Creator yang bergerak di berbagai bidang.

Dengan diraihnya ragam prestasi,” lanjut H. Ipin Syaripin, MSi,  ternyata menjadikan daya tarik tersendiri bagi Kota- Kabupaten  dari dalam dan luar pulau jawa untuk sengaja  belajar di kota sukabumi,  hanya sangat disayangkan kehadiran mereka tidak  diikuti dengan tingkat kesiapan kalangan Kreator, sehingga sulit memperoleh oleh-oleh sebagai bentuk  cindera mata , karena kalau Kueh Mochi tidak mampu bertahan lama, sudah habis diperjalanan. 

Mencermati kondisi demikian Pemerintah Kota Sukabumi berupaya keras  melakukan pembahasan tentang pembentukan Tim Koordinasi pengembangan Ekonomi Kreatif  yang pada intinya kehadiran Tim tersebut mampu mendorong kalangan kreator untuk ber-ekspresi sesuai dengan  bidang keahliannya.  

Menurut Kabag Prekonomian Setda Kota Sukabumi,  Gabril M. Sukarman Salah satu persoalan mendasar bagi para UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dalam mengembangkan usahanya adalah kurangnya permodalan selain faktor lainnya, seperti pemasaran dan manajerial. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam rangka mendapatkan tambahan modal melalui pinjaman ke bank adalah adanya jaminan/agunan.

Selanjutnya “ungkap Gabril ,Tuntutan adanya jaminan/agunan sesungguhnya merupakan hal yang wajar bagi kreditur dengan pertimbangan kehati-hatian (prudent), namun biasanya dirasakan cukup memberatkan sehingga menjadi salah satu  penyebab sulit berkembangnya UMKM.

“Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (PPKD) nampaknya bisa menjadi solusi dalam mengatasi persoalan UMKM dalam menyiapkan jaminan/agunan sebagai salah satu syarat memperoleh pinjaman. PPKD dapat menjebatani kepentingan perbankan dengan UMKM. Sebuah solusi yang patut menjadi pemikiran bagi daerah untuk membentuknya”